Category Archives: Siaran Pers

Siaran Pers

Siaran Pers: Survei Barometer Sosial

Survei Barometer Sosial
Kementerian Pertanian dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Terburuk Dalam Program Sosial

 

Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI), INFID, Perkumpulan Prakarsa dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) merekam penilaian warga terhadap hasil pembangunan melalui survei Barometer Sosial. Responden berjumlah 2.442 orang dengan metode multi-stage random sampling (sampling error 1.98%, tingkat kepercayaan 95%) di kota dan desa seluruh Indonesia selama September-November 2013. Barometer Sosial merupakan turunan Indeks Keadilan Sosial untuk mengukur hasil pencapaian keadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat-warga.

Dari survei ditemukan kebutuhan masyarakat terhadap program sosial sangat tinggi, khususnya  pelayanan kesehatan (98,4%), bantuan biaya pendidikan (97,8%), penyediaan lowongan kerja (94,5%), dan bantuan usaha (93,5%). Temuan ini mengindikasikan, deprivasi terhadap hal yang masih bersifat kebutuhan dasar (basic needs) sangat tinggi. Kebutuhan yang bersifat lebih tahap lanjut misalnya program pensiun, belum terlalu dianggap penting.

Di sisi lain, warga menilai kebanyakan program sosial yang diselenggarakan pemerintah masih belum memadai. Ketidakpuasan ini tercermin dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang mencapai 63%, Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 73,2%, sebanyak 41% responden menyatakan sulit mengakses Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), hampir 60% responden menilai subsidi pupuk tidak sampai pada warga yang justru membutuhkan, sekitar 30% responden menilai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima tidak sesuai dengan yang semestinya. Hanya program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dinilai secara umum baik, meski masih ada sedikit keluhan.

Kementerian Pertanian dipersepsikan paling tidak memadai melakukan program sosial dibandingkan dengan Kementerian Kesehatan, Pendidikan dan Kementerian Sosial. Meski pada umumnya kementerian-kementerian tersebut dianggap belum memadai, Kementerian Kesehatan dinilai mempunyai program sosial yang paling dirasakan oleh warga. Lalu, Pemerintah Kabupaten/Kota dianggap lebih banyak menyelenggarakan program sosial dibandingkan Pemerintah Provinsi.

Pada umumnya semua partai politik dianggap sangat tidak memadai melakukan program sosial. Dari urutan terbawah partai yang dinilai telah melakukan program sosial adalah Partai Kebangkitan Bangsa (17,7%), Partai Persatuan Pembangunan (19,9%), Partai Hanura (20,7%), Partai Amanat Nasional (21,4%), Partai Gerindra (23,5%), Partai Keadilan Sejahtera (26,5%), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (34,1%), Partai Demokrat (34,2%) dan Partai Golkar (34,7%).  Dari fakta ini, dapat ditarik benang merah kesimpulan bahwa partai politik di Indonesia belum menjadikan program sosial sebagai sesuatu yang penting, meski sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa partai politik belum menganggap keadilan sosial adalah hal yang penting.

Dari berbagai temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial sebagai perwujudan kesempatan dan peluang hidup yang setara masih belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan partai politik. Artinya, masih terjadi gap yang sangat besar antara kebutuhan sangat mendasar masyarakat dengan insititusi pemerintah dan elit pengambil kebijakan.

Demikian kami sampaikan.

 

Tertanda

 

Bagus Takwin – Kepala Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI)
Sugeng Bahagijo – Direktur Eksekutif INFID
Setyo Budiantoro – Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa
Daniel Hutagalung – Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pendidikan Demokrasi (P2D)

Petisi

Petisi

Pengusutan Tuntas Kasus Asian Agri dan Pemberian Grasi untuk Vincent

 

 

Kepada

Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia

Susilo Bambang Yudhoyono

Di Jakarta

 

Bapak Presiden yang terhormat,

Baru-baru ini dua perkembangan penting terjadi dalam kasus manipulasi pajak Asian Agri Group. Asian Agri adalah perusahaan perkebunan sawit di bawah payung Raja Garuda Mas Group milik Sukanto Tanoto, orang terkaya di Indonesia pada 2006 dan 2008. Menurut taksiran Direktorat Jenderal Pajak, total kerugian negara mencapai Rp 1,3 triliun, yang merupakan salah satu kasus penggelapan pajak terbesar di negeri ini.

Dua perkembangan penting itu adalah pertama, setelah proses penyidikan berlangsung empat tahun lamanya, pada akhir Agustus lalu Kejaksaan Agung akhirnya menyatakan berkas hasil penyidikan tim Pajak lengkap dan siap diajukan ke pengadilan. Tapi, itu baru satu dari total 21 berkas yang bolak-balik dimentahkan Kejaksaan.

Kedua, di saat hampir bersamaan di awal September ini, Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Vincentius Amin Sutanto, whistleblower atau peniup peluit yang membongkar kebobrokan pajak Asian Agri. Ia tetap diganjar hukuman penjara 11 tahun atas dakwaan pencucian uang, yang tidak pernah diperbuatnya.

Menurut para pakar hukum pidana dan pencucian uang, termasuk Prof. Andi Hamzah dan Dr. Yenti Garnasih, dua Ahli yang memberikan keterangan dalam perkara PK tersebut, perbuatan Vincent yang membobol uang Asian Agri senilai US$ 3,1 juta dengan cara memalsukan surat perintah transfer, hanya merupakan tindak pidana awal. Belum ada tindak pidana lanjutan sehingga belum memenuhi delik money laundering.

Kejanggalan lainnya, proses hukumnya pun super cepat: hanya setahun dari putusan Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Inilah proses hukum tercepat dengan hukuman terlama dalam sejarah pencucian uang di Indonesia, yang diduga kuat untuk membungkam Vincent sebagai whistleblower. Ironisnya, proses pengusutan manipulasi pajak Asian Agri berjalan sangat lambat. Kasus money laundering Asian Agri pun tak terjamah aparat hukum.

Demi penyelamatan masa depan whistleblower yang amat dibutuhkan untuk membongkar semua praktek korupsi dan manipulasi pajak di Indonesia, serta untuk memberantas mafia pajak hingga ke akarnya, kami warga negara Indonesia menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Pengusutan tuntas dugaan manipulasi pajak Asian Agri Group oleh aparat hukum, serta segera menyeret semua pelaku yang terlibat ke meja hijau.

2. Pengusutan dugaan pencucian uang oleh Asian Agri Group yang diduga kuat telah mentransfer uang hasil kejahatan pajaknya ke luar negeri dan selama ini tidak terjamah aparat hukum.

3. Pemberian grasi atau pengampunan kepada Vincent setelah menjalani hukuman hampir empat tahun lamanya, atas jasa-jasanya membongkar tindak kejahatan pajak Asian Agri, yang secara tidak langsung memacu perusahaan lain untuk membayar kekurangan pembayaran pajaknya ke kas negara.

Demikian petisi ini ditulis, ditandatangani, dan disampaikan oleh Warga Negara Indonesia dengan tuntutan agar Presiden Republik Indonesia segera merespons dan mengambil langkah konkret sesuai isi petisi ini.

 

Terima kasih.

Jakarta, 22 September 2010

 

Yang bertandatangan di bawah ini:

 

1. Erry Riyana Hardjapamekas

2. Teten Masduki

3. Goenawan Mohamad

4. Arief T. Surowidjojo

5. Nono Anwar Makarim

6. Rahman Tolleng

7. Eva Sundari

8. Rachlan Nashidik

9. Bambang Harymurti

10. Toriq Hadad

11. Malela Mahargasarie

12. Metta Dharmasaputra

13. Iskandar Sonhadji

14. Alexander Lay

15. Atmakusumah Astraatmadja

16. Asmar Oemar Saleh

17. Benny Handoko

18. Irianto Subiakto

19. Perhimpunan Pendidikan Demokrasi

20. Uli Parulian Sihombing

21. Setri Yasra

22. Hendrayana

Siaran Pers P2D: Penangkapan Bibit dan Chandra: Ke Arah Negara Kekuasaan!

Siaran Pers No. 02/SP-P2D/X/2009

 

Penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah oleh pihak kepolisian sesaat setelah beredarnya transkrip rekaman berisi persekongkolan kotor yang diduga melibatkan aparat penegak hukum, semakin menambah kekhawatiran kita mengenai rekayasa jahat terhadap institusi KPK. Hal itu juga sekaligus menjadi semacam konfirmasi terhadap ancaman yang selama ini ditujukan pada individu-individu atau kelompok-kelompok yang lebih memilih berada di luar dan/atau berperan menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

Seluruh proses kriminalisasi dan penangkapan ini menyodorkan kepada publik suatu praktek kekuasaan belaka, di mana orang ditahan secara sewenang-wenang semata-mata karena menurut kepolisian ia harus ditangkap, tanpa tanpa bukti-bukti kesalahan apapun. Tindakan polisi bukan lagi suatu tindakan hukum, melainkan tindakan kekuasaan. Gejala ini menandai hadirnya sosok nyata negara kekuasaan.

Setiap praktik ke arah negara kekuasaan adalah awal dari kejatuhan demokrasi. Ini merupakan langkah mundur yang membahayakan, menyikapi keadaan ini maka Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) merasa perlu menyampaikan pandangan, sikap, dan seruan, sebagai berikut:

1. Proses dari sejak pemanggilan, penetapan tersangka, hingga penahanan Bibit dan Chandra merupakan sebuah unjuk arogansi kekuasaan yang telanjang, manipulatif, dan sewenang-wenang. Kami mengecam bentuk pelecehan terhadap kebebasan warga negara tersebut dan meminta agar proses hukum tanpa dasar atas keduanya dihentikan, dan selanjutnya perlu ada pemulihan hak-hak dan nama baik mereka.

2. Dugaan keras terhadap rekayasa busuk dan manipulasi publik yang terutama dilakukan oleh aparat penegak hukum, sebagaimana terekam dalam rekaman harus diusut tuntas. Selain mengganjar para pelaku nya secara setimpal, yang justru paling penting dilakukan adalah menemukan motif dan dalang perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan parah pada demokrasi dan hukum di negara ini.

3. Melalui kasus ini publik juga makin melihat urgensi dari agenda lama reformasi yang masih tercecer yakni perlunya reformasi kejaksaan dan reformasi kepolisian. Untuk itu sebagai langkah awal presiden harus memberhentikan semua aparat yang terlibat dalam perusakaan negara hukum ini.

4. Menyerukan kepada setiap warga negara yang baik untuk tetap bersetia dan tidak surut selangkah pun dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

 

Jakarta, 30 Oktober 2009

 

Dr. Robertus Robet

Sekretaris Jenderal

 

 

Siaran Pers Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)

Pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin: Presiden Melanggar Undang-Undang dan TAP MPR

 

Pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsuddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasal 39 butir (4) UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, secara tegas menyatakan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya, padahal jabatan wakil menteri adalah jabatan politis (political appointee)

Bahkan lebih tinggi dari itu, Pasal 47 ayat (1) UU No. 34/2004 dan Pasal 5 Ayat (5) TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga menegaskan bahwa anggota TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Itulah dasar dari prinsip pemerintahan sipil yang kita anut sejak reformasi. Jiwa “the supremacy of civilian values” inilah yang mengikat politik demokrasi kita sekarang ini.

Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin jelas merupakan prajurit TNI aktif. Bahkan. pada saat dilantik secara langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dia memakai seragam sebagai anggota TNI, lengkap dengan atribut kepangkatan militer.

Posisi Wakil Menteri merupakan jabatan sipil dan bersifat politis. Jabatan Wakil Menteri diangkat oleh presiden ketika terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus (Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara). Jabatan Wakil Menteri Pertahanan bukan merupakan jabatan karier, karena keberadaan jabatan tersebut tidak bersifat permanen dan merupakanpolitical appointee presiden.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Kami yang tergabung dalam Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) menilai bahwa:

Pertama, keputusan presiden yang mengangkat Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin telah bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, tindakan presiden telah melanggar undang-undang.

Kedua, keputusan presiden tersebut telah bertentangan dengan TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. TAP MPR tersebut adalah manifestasi jiwa reformasi yang menghendaki supremasi sipil. Jadi nampak bahwa, Presiden tidak peka terhadap semangat demokratisasi yang hendak dibangun dalam era reformasi sekarang.

Ketiga, keputusan presiden mengangkat Syafrie Syamsuddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan yang nyatanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa Presiden tidak memahami aturan (perundang-undangan).

Pada akhirnya, pengangkatan itu sekaligus menunjukkan bahwa Presiden tidak memahami prinsip “supremasi sipil” dalam penyelenggaraan pemerintahan.

 

Jakarta, 7 Januari 2010

Perhimpunan Pendidikan Demokrasi

 

Dr. Robertus Robet

Sekertaris Jenderal

Pernyataan Sehubungan Dengan Peledakan Bom di Kantor Berita Radio 68H Pada 15 Maret 2011

 “Teror dan Kegagalan SBY Melindungi Pancasila”

Pernyataan Sehubungan dengan Peledakan Bom di Kantor Berita Radio 68H

Pada 15 Maret 2011

 

 

Peledakan bom di kantor berita radio 68H, Jalan Utan Kayu, yang ditujukan kepada aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL), Ulil Abshar Abdalla, merupakan gambaran telanjang betapa ancaman terhadap warganegara telah berada di titik yang sangat membahayakan. Setelah serangkaian tindakan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah, Temanggung dan GKI Yasmin, kekerasan akhirnya mengarah kepada individu maupun kelompok-kelompok yang membela kebhinnekaan dan pluralisme.

Rangkaian kekerasan dan pembiaran negara terhadap pelaku menunjukkan bahwa pelaku kekerasan dan intoleransi makin merasa mendapatkan tempat dan dukungan. Dengan itu, kami berpandangan bahwa rangkaian kekerasan dan makin leluasanya ruang gerak pelaku kekerasan tersebut adalah akibat dari kelemahan dan ketidakmampuan negara, dalam hal ini kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menegakkan prinsip-prinsip negara Pancasila dan konstitusionalisme.

Konstitusi kita menekankan pentingnya melindungi nilai-nilai demokrasi dan kemajemukan termasuk di dalamnya prinsip hak asasi manusia, dan penghormatan setinggi-tingginya kepada warganegara. Pembiaran terhadap merajalelanya kekerasan dan teror akan menghancurkan kebebasan sipil, keadilan. Semua ini akan berujung pada hancurnya pendirian republik kita.

Dengan latar belakang di atas maka kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, kami mengutuk dengan keras bentuk-bentuk teror dan kekerasan yang dilakukan terhadap warganegara manapun, sebagaimana terjadi di kantor KBR 68H.

Kedua, kami menuntut pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia untuk bertindak tegas mengusut dan menghukum pelaku.

Ketiga, kami juga mendesak Presiden SBY secara khusus untuk menggunakan hak moralnya sebagai warga negara yang terikat pada konstitusi untuk mengambil sikap yang tegas terhadap kelompok-kelompok kekerasan dan intoleran, sekaligus menyatakan sikap yang jelas dan tegas dalam membela Pancasila dan Konstitusi.

 

Jakarta, 16 Maret 2011

 

Tertanda

Daniel Hutagalung (P2D) – Susy Rizky (SMI-Keadilan) – Donny Ardyanto (SMI-Keadilan) – Harlans Muharaman Fachra (GERAK Indonesia) – Hendrik Boli Tobi – Agus Mediarta – Chris Panggabean – Bagus Takwin – Iwa Abdul Rojak – Rocky Gerung – Rizki Setiawan – Isfahani Ivan – Robertus Robet

Pernyataan Politik Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)

Dana Aspirasi Melecehkan Akal Sehat

Pernyataan Politik Perhimpunan Pendidikan Demokrasi

Dana aspirasi daerah pemilih anggota DPR periode 2009-2014 telah membangkitkan keprihatinan dan kemarahan publik. Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) menganggap bahwa dana aspirasi telah melecehkan akal sehat publik karena :
1. Janji kampanye para legislator kepada konstituen merupakan tanggung jawab masing-masing individu anggota DPR dan partai politiknya. Mereka tak bisa menuntut negara untuk memenuhi janji politik mereka. DPR ini telah lupa bahwa mereka baru saja mempersoalkan bantuan negara dalam kasus bank Century, kini mereka tak malu menuntut negara mengongkosi kepentingan politik mereka.
2. Dana aspirasi sebesar Rp.15 milyar merupakan proyek politik uang untuk membeli kepatuhan konstituen bagi kepentingan sempit. Kesejahteraan rakyat tak bisa diukur dari pemberian materi tersebut. Hak-hak rakyat yang dirampas, hak-hak dasar yang belum dipenuhi, perbaikan sistem politik yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat seharusnya menjadi fokus perjuangan anggota DPR kalau benar-benar ingin memperjuangkan kemaslahatan bersama.
3. Proposal Rp.15 milyar yang diajukan oleh wakil rakyat adalah bentuk paling kasar dari politik kartel. Setelah sebelumnya sejumlah elit partai politik bersekongkol untuk mengatur dan mendominasi kehidupan politik dalam Pemerintah, kini mereka melangkah lebih jauh dengan langsung menetapkan harga pasti dari suatu kepentingan politik. Proposal itu adalah harga politik yang mereka tetapkan demi investasi politik masa depan.
4. Dengan menggunakan uang rakyat,anggota-anggota DPR membekukan konstituen masing-masing sebagai milik tetap bagi yang bersangkutan atau bagi partai politiknya. Dengan demikian, gagasan ini sekaligus menutup atau sekurang-kurangnya mengecilkan peluang bagi kemungkinan terbentuknya partai politik baru. Secara paradoksal dana aspirasi justru akan mematikan aspirasi rakyat.
5. DPR telah melakukan pelanggaran konstitusi yang pada dasarnya menganut asas pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. DPR sebagai lembaga legislatif dalam hal ini bermaksud mengambil fungsi eksekutif dalam menjalankan kebijakan.
6. Dana desa yang diajukan kemudian setelah kontroversi dana aspirasi, pada prinsipnya sami mawon dengan dana aspirasi: melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dalam konstitusi, secara telanjang mempraktekan partai kartel, membekukan kebebasan berserikat dan menggunakan uang rakyat demi keuntungan pribadi anggota DPR.Dengan demikian pernyataan politik dibuat sebagai bentuk penolakan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) atas wacana dana aspirasi daerah pemilihan anggota DPR periode 2009-2014.   Jakarta, 11 Juni 2010

 

Dr. Robertus Robet

Sekretaris Jenderal