Diskusi “Kecenderungan Politik Kontemporer Indonesia: Politik Kartel dan Politik Dinasti”

15 October 2009

Diskusi “Kecenderungan Politik Kontemporer Indonesia:
Politik Kartel dan Politik Dinasti”
Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)
Kamis, 15 Oktober 2009

Di masa Soeharto, peserta Pemilu hanya dibatasi tiga partai politik (parpol). Namun, sejak reformasi, parpol yang dapat mengikuti Pemilu sudah tidak dibatasi secara ketat lagi, sehingga pada Pemilu 1999 saja terdapat 48 parpol yang menjadi kontestan Pemilu. Selanjutnya, pada Pemilu 2004 terdapat 24 parpol, sedangkan di tahun 2009 terdapat 44 parpol sebagai peserta Pemilu. Inilah salah satu praktek demokrasi kita yang menerapkan sistem multi-partai.

Hiruk-pikuk demokrasi sangat dirasakan menjelang Pemilu. Masing-masing partai menampilkan identitasnya yang membedakan diri dengan parpol-parpol lainnya. Ideologi dan ciri khusus parpol sangat ditonjolkan untuk meraih suara. Namun, pasca-Pemilu, ketika pemenang Pemilu sudah diketahui, hiruk-pikuk saling membedakan diri dengan yang lainnya tampak sirna. Parpol-parpol ini – yang pada awalnya menonjolkan perbedaannya – meleburkan diri dengan parpol atau pihak yang menang dalam pemilu, sehingga “saling berbeda” sudah tidak begitu kentara. Ideologi parpol, atau ciri khas lainnya, tampak dikesampingkan demi merapatkan diri (berfusi) dengan parpol pemenang Pemilu – yang dibungkus dengan kata “koalisi”. Basis-basis ideologi, misalnya nasionalisme, sekuler, Islam, tidak dikedepankan lagi. Akhirnya, persaingan antar kekuatan politik cenderung melemah, jika tidak mau dikatakan terhenti setelah Pemilu usai.

Praktek semacam ini dapat kita lihat jelas pasca-Pilpres 2009. Manuver-manuver politik cenderung ditujukan untuk merapat ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemenang Pilpres. Indikasi kuat ke arah itu diperlihatkan dengan terpilihnya Taufik Kiemas sebagai ketua MPR dan terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai ketua Partai Golkar. Begitu pula dengan Parpol-parpol lainnya, antara lain PKB, PKS, PPP, PAN dan parpol-parpol kecil lain, sudah sejak awal merapatkan diri dengan Partai Demokrat yang mengusung SBY. Dengan kata lain, nyaris tidak ada parpol yang akan beroposisi dengan SBY. Tampak sekali bahwa ada keengganan bagi parpol-parpol yang berbeda basis partai dengan Partai Demokrat untuk menarik garis pembeda. Dengan kata lain, parpol-parpol seolah enggan untuk mengambil posisi beroposisi dengan SBY. Menjadi pertanyaan penting kiranya, gejala apa yang sedang terjadi pada politik kita saat ini. Mengapa hal ini terjadi, grand design apa dibalik manuver-manuver politik SBY.

Salah satu jawaban yang menarik dikemukakan oleh Kuskridho Ambardi dalam bukunya yang berjudul Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi (2009). Menurutnya, gejala tersebut merupakan perwujudan apa yang disebutnya sebagai “politik kartel”. Hal ini pada dasarnya sudah berlangsung sejak reformasi dimulai, antara lain ditunjukkan melalui pembentukan “Kabinet Persatuan Nasional” oleh Gus Dur, “Kabinet Gotong Royong” oleh Megawati, dan “Kabinet Indonesia Bersatu“ oleh SBY. Nama kabinet-kabinet tersebut mencerminkan adanya koalisi yang sebenarnya merupakan politik kartel. Sejalan dengan itu, Indonesianis asal Jerman, Marcus Mietzner, mengatakan bahwa gejala politik saat ini menunjukkan bahwa SBY menawarkan konsep politik baru, yaitu: “sudahlah tidak ada persaingan politik di antara kita, kita bersatu untuk melayani kepentingan bangsa” (Kompas, 11 Oktober 2009). Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan terjadinya politik kartel ketika semua kekuatan politik terhimpun di tangan SBY.

Sementara itu, pendapat lain mengatakan apa yang dilakukan SBY saat ini merupakan bagian dari langkah untuk menuju “politik dinasti”. Dalam papernya yang berjudul Indonesia’s 2009 Elections: Populisme, Dynasties and the Consolidation of the Party System, Mietzner menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer Indonesia. Bahkan, Mietzner meragukan bahwa SBY tidak akan mempertimbangkan pencalonan istrinya pada Pemilu berikutnya (lihat: ibid). Tentu saja, praktek-praktek politik kartel maupun politik dinasti bukanlah gejala yang sehat bagi demokrasi. Antara lain, kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya checks and balances, menjadi lemah. Bahkan, bahaya otoritarianisme dapat saja terjadi ketika semua kekuatan politik dirangkul dan tunduk pada satu pucuk saja, sebagaimana terjadi pada era Demokrasi Terpimpin Soekarno dan era Orde Baru Soeharto. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana masa depan demokrasi Indonesia?

Untuk mengelaborasi lebih jauh gejala-gejala apa yang ditunjukkan oleh politik kontemporer saat ini, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) bermaksud mengadakan diskusi dengan tema “Kecenderungan Politik Kontemporer Indonesia: Politik Kartel dan Politik Dinasti” pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Oktober 2009
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Sekretariat Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)
Jl. Sawo Nomor 11, Menteng, Jakarta Pusat,
Telp./fax. 021-31925734

Pembicara:
1. Kuskridho Ambardi, Penulis buku “Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi” — Diharapkan Pembicara dapat menjelaskan mengenai politik kartel, praktek-prakteknya di Indonesia, menganalisa kecenderungan politik terkini, serta ancamannya bagi masa depan demokrasi Indonesia

2. Hendrik Boli Tobi, Peneliti pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) — Diharapkan Pembicara dapat menjelaskan mengenai politik dinasti, praktek-prakteknya, menganalisa arah kecenderungan politik kontemporer, serta ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia

Moderator:
Christ Sahat Panggabean, Mahasiswa S2 Psikologi Universitas Indonesia

Peserta:
Peserta diskusi terdiri atas: Kalangan LSM, mahasiswa, pers, serta pemerhati demokrasi Indonesia.

Contact person: Fajrimei A. Gofar (Jimmy), tlp. 0813-83-091929

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *