Siaran Pers: Survei Barometer Sosial

Survei Barometer Sosial
Kementerian Pertanian dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Terburuk Dalam Program Sosial

 

Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI), INFID, Perkumpulan Prakarsa dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) merekam penilaian warga terhadap hasil pembangunan melalui survei Barometer Sosial. Responden berjumlah 2.442 orang dengan metode multi-stage random sampling (sampling error 1.98%, tingkat kepercayaan 95%) di kota dan desa seluruh Indonesia selama September-November 2013. Barometer Sosial merupakan turunan Indeks Keadilan Sosial untuk mengukur hasil pencapaian keadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat-warga.

Dari survei ditemukan kebutuhan masyarakat terhadap program sosial sangat tinggi, khususnya  pelayanan kesehatan (98,4%), bantuan biaya pendidikan (97,8%), penyediaan lowongan kerja (94,5%), dan bantuan usaha (93,5%). Temuan ini mengindikasikan, deprivasi terhadap hal yang masih bersifat kebutuhan dasar (basic needs) sangat tinggi. Kebutuhan yang bersifat lebih tahap lanjut misalnya program pensiun, belum terlalu dianggap penting.

Di sisi lain, warga menilai kebanyakan program sosial yang diselenggarakan pemerintah masih belum memadai. Ketidakpuasan ini tercermin dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang mencapai 63%, Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 73,2%, sebanyak 41% responden menyatakan sulit mengakses Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), hampir 60% responden menilai subsidi pupuk tidak sampai pada warga yang justru membutuhkan, sekitar 30% responden menilai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima tidak sesuai dengan yang semestinya. Hanya program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dinilai secara umum baik, meski masih ada sedikit keluhan.

Kementerian Pertanian dipersepsikan paling tidak memadai melakukan program sosial dibandingkan dengan Kementerian Kesehatan, Pendidikan dan Kementerian Sosial. Meski pada umumnya kementerian-kementerian tersebut dianggap belum memadai, Kementerian Kesehatan dinilai mempunyai program sosial yang paling dirasakan oleh warga. Lalu, Pemerintah Kabupaten/Kota dianggap lebih banyak menyelenggarakan program sosial dibandingkan Pemerintah Provinsi.

Pada umumnya semua partai politik dianggap sangat tidak memadai melakukan program sosial. Dari urutan terbawah partai yang dinilai telah melakukan program sosial adalah Partai Kebangkitan Bangsa (17,7%), Partai Persatuan Pembangunan (19,9%), Partai Hanura (20,7%), Partai Amanat Nasional (21,4%), Partai Gerindra (23,5%), Partai Keadilan Sejahtera (26,5%), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (34,1%), Partai Demokrat (34,2%) dan Partai Golkar (34,7%).  Dari fakta ini, dapat ditarik benang merah kesimpulan bahwa partai politik di Indonesia belum menjadikan program sosial sebagai sesuatu yang penting, meski sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa partai politik belum menganggap keadilan sosial adalah hal yang penting.

Dari berbagai temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial sebagai perwujudan kesempatan dan peluang hidup yang setara masih belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan partai politik. Artinya, masih terjadi gap yang sangat besar antara kebutuhan sangat mendasar masyarakat dengan insititusi pemerintah dan elit pengambil kebijakan.

Demikian kami sampaikan.

 

Tertanda

 

Bagus Takwin – Kepala Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI)
Sugeng Bahagijo – Direktur Eksekutif INFID
Setyo Budiantoro – Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa
Daniel Hutagalung – Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pendidikan Demokrasi (P2D)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *