Siaran Pers P2D: Penangkapan Bibit dan Chandra: Ke Arah Negara Kekuasaan!

Siaran Pers No. 02/SP-P2D/X/2009

 

Penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah oleh pihak kepolisian sesaat setelah beredarnya transkrip rekaman berisi persekongkolan kotor yang diduga melibatkan aparat penegak hukum, semakin menambah kekhawatiran kita mengenai rekayasa jahat terhadap institusi KPK. Hal itu juga sekaligus menjadi semacam konfirmasi terhadap ancaman yang selama ini ditujukan pada individu-individu atau kelompok-kelompok yang lebih memilih berada di luar dan/atau berperan menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

Seluruh proses kriminalisasi dan penangkapan ini menyodorkan kepada publik suatu praktek kekuasaan belaka, di mana orang ditahan secara sewenang-wenang semata-mata karena menurut kepolisian ia harus ditangkap, tanpa tanpa bukti-bukti kesalahan apapun. Tindakan polisi bukan lagi suatu tindakan hukum, melainkan tindakan kekuasaan. Gejala ini menandai hadirnya sosok nyata negara kekuasaan.

Setiap praktik ke arah negara kekuasaan adalah awal dari kejatuhan demokrasi. Ini merupakan langkah mundur yang membahayakan, menyikapi keadaan ini maka Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) merasa perlu menyampaikan pandangan, sikap, dan seruan, sebagai berikut:

1. Proses dari sejak pemanggilan, penetapan tersangka, hingga penahanan Bibit dan Chandra merupakan sebuah unjuk arogansi kekuasaan yang telanjang, manipulatif, dan sewenang-wenang. Kami mengecam bentuk pelecehan terhadap kebebasan warga negara tersebut dan meminta agar proses hukum tanpa dasar atas keduanya dihentikan, dan selanjutnya perlu ada pemulihan hak-hak dan nama baik mereka.

2. Dugaan keras terhadap rekayasa busuk dan manipulasi publik yang terutama dilakukan oleh aparat penegak hukum, sebagaimana terekam dalam rekaman harus diusut tuntas. Selain mengganjar para pelaku nya secara setimpal, yang justru paling penting dilakukan adalah menemukan motif dan dalang perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan parah pada demokrasi dan hukum di negara ini.

3. Melalui kasus ini publik juga makin melihat urgensi dari agenda lama reformasi yang masih tercecer yakni perlunya reformasi kejaksaan dan reformasi kepolisian. Untuk itu sebagai langkah awal presiden harus memberhentikan semua aparat yang terlibat dalam perusakaan negara hukum ini.

4. Menyerukan kepada setiap warga negara yang baik untuk tetap bersetia dan tidak surut selangkah pun dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

 

Jakarta, 30 Oktober 2009

 

Dr. Robertus Robet

Sekretaris Jenderal

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *