Kualitas Demokrasi Jakarta

Wah! Kualitas Demokrasi di DKI Jakarta Paling Buruk se-Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Kualitas demokrasi di DKI Jakarta dianggap paling buruk bila dibandingkan dengan 29 provinsi lain di Indonesia. DKI Jakarta mendapatkan skor 41 sehingga termasuk dalam kategori kurang demokratis.

Sementara itu, Sulawesi Selatan tertinggi dengan skor 79 dan mendapat predikat demokratis.

Hal tersebut berdasarkan hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2013 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi UI) dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).

“Indeks demokrasi berdasarkan penilaian warga mengenai kualitas demokrasi yang mencakup kualitas fungsi partisipasi politik, kebebasan sipil, dan kualitas pemerintahan,” kata Peneliti Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi UI), Bagus Takwin, di Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (8/5/2014).

Bagus menambahkan, secara nasional, rata-rata Indeks Demokrasi Nasional adalah 61 yang masuk dalam kategori agak demokratis. Namun, bila dibandingkan dengan tujuan demokrasi dan kualitas demokrasi, ini relatif rendah.

Menurut dia, prosedur tertulis untuk menjalankan sistem demokrasi sudah ada. Namun, pelaksanaannya belum berfungsi efektif karena perbedaan penafsiran terhadap prosedur dan penyelewengan prosedur tersebut.

Bagus mengatakan indikator yang digunakan dalam pengukuran indeks demokrasi diantaranya adalah kerukunan umat beragama, kebebasan beragama, pelaksanaan pilkada secara teratur, dan pengawasan warga terhadap pemerintah.

Pengukuran indeks demokrasi ini dilakukan dengan metode survei terhadap 2.367 responden dari 30 provinsi di Indonesia. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik multistage random sampling, sampling error 1,98% dan tingkat kepercayaan 95%.

Sementara itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mempunyai pandangan yang sangat berbeda terkait hasil indeks tersebut. Dia menyampaikan rasa heran atas predikat yang didapatkan propinsi lain yang dianggap lebih demokratis. Seperti halnya Sulawasi Selatan sebagai propinsi paling demokratis di Indonesia.

“Aspek yang diteliti terlalu luas. Atas dasar apa Sulawesi Selatan is the best, atas dasar apa DKI Jakarta mendapatkan nilai 41,” kata Siti Zuhro dalam kesempatan yang sama.

Zuhro mencontohkan salah satu pengalamannya saat bertemu dengan tokoh-tokoh Sulawesi Selatan. Menurutnya, tokoh Sulawesi Selatan mengatakan kekerasan masih sering terjadi karena sampai saat ini. Mereka bahkan belum bisa memutus mata rantai tersebut.

“Kajian ini perlu direkonfirmasi. Apakah kekerasan di Sulawesi Selatan itu bisa dianggap demokratis,” sambungnya.

Zuhro juga mencontohkan kasus-kasus yang mencerminkan nilai-nilai demokratis belum berjalan sebagaimana mestinya. Dia menegaskan kualitas demokrasi tidak bisa dipandang dari cara dan model demokrasi yang berlaku di negara luar. Ia menekankan pemahaman akan demokrasi lokal. Karena menurutnya, setiap daerah memiliki kekhasan yang berbeda.

“Ada kosa kata yang sangat lokal. Tidak bisa disamakan dengan model demokrasi Amerika dan Australia,” katanya.

Menurut Zuhro, kosa kata yang sangat lokal tersebut adalah nilai budaya, peran aktor dan kelembagaan lokal, sehingga penilaian dan pengukuran demokratis dapat dijalankan dengan baik.

“Saya masih meletakkan optimis yang besar terhadap nilai budaya kita yang nyaris tergerus pada orde baru,” tutur Siti Zuhro. (Bob)

Sumber : Metro TV