Survei UI: Jakarta Paling Tidak Demokratis

Bagus Takwin
Kepala Lembaga Penelitian Psikologi (LPPsi) Universitas Indonesia Bagus Takwin. KOMPAS.com/Indra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Penelitian Psikologi (LPPsi) Universitas Indonesia menilai, Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah paling tidak demokratis di Indonesia. Penilaian itu merujuk pada hasil survei yang dilakukan pada akhir tahun 2013.

Dari hasil survei tersebut, Jakarta mendapatkan skor 41. Angka ini di bawah Papua Barat (skor 42) dan Riau (47). Adapun posisi teratas atau provinsi paling demokratis adalah Sulawesi Selatan dengan skor 79, Kalimantan Timur (78), dan Kalimantan Barat dengan (76).

“Kenapa Jakarta paling tak demokratis? Lihat saja, kita susah ke mana-mana, godaannya telalu banyak, kita sulit melakukan yang kita mau,” kata Kepala LPPsi Universitas Indonesia Bagus Takwin saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Kamis (8/5/2014).

Bagus menyadari, hasil survei yang dilakukannya ini akan mendapat tentangan karena berbeda dari fakta yang terlihat secara umum. Namun, ia menyatakan bahwa hasil survei ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis karena menggunakan metode dan dengan indikator yang jelas.

“Demokrasi itu abstrak, sulit dikenali. Namun, kita bisa mengenali dari indikator-indikatornya,” kata Bagus.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mempertanyakan hasil survei tersebut. Menurut Siti, survei itu menarik untuk didiskusikan karena cukup bertentangan dengan fakta yang ada.

“Harus direkonfirmasi, atas dasar apa Jakarta jadi provinsi paling tak demokratis? Harus jelas supaya tak muncul mosi tidak percaya,” ujarnya.

Survei LPPsi UI itu menyatakan, indeks demokrasi Indonesia masih rendah dengan skor 61. Survei tersebut melibatkan 2.367 responden dari 30 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan melalui kuisioner, menggunakan teknik multistage random samplingdengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan sampling error 1,98 persen.

Dari survei itu terungkap bahwa 20 persen provinsi masuk dalam kategori demokratis, yakni Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Utara, dan Lampung. Sementara itu, 60 persen provinsi lain masuk dalam kategori cukup demokratis, yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, NTB, Jawa Barat, Papua, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Bengkulu, Banten, dan Kepulauan Riau.

“Sisanya 20 persen provinsi masuk dalam kategori kurang demokratis, yaitu Jawa Timur, NTT, Bali, Riau, Papua, dan DKI Jakarta,” kata Bagus.

Penulis : Indra Akuntono
Editor : Laksono Hari Wiwoho

Sumber : kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *