Survei: Pelaksanaan Demokrasi Indonesia Masih Buruk

http://siarnusa.com/
Kepala LPPsi UI, Bagus Takwin

“Demokrasi yang berlangsung di Indonesia masih sebatas usaha untuk melengkapi komponen sistem demokrasi. Dilihat dari aspek prosedural pun, demokrasi di Indonesia masih belum berjalan optimal.”

SIARNUSA.com – Meskipun banyak mendapat pujian dari luar negeri, ternyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih buruk. Komponen-komponen demokrasi memang ada, tapi tidak berjalan dengan baik.

Demikian salah satu kesimpulan survei tentang indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2013 yang dilakukan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) dan Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi UI).

Kepala LPPsi UI, Bagus Takwin mengatakan, indeks demokrasi di Indonesia hanya mendapat skor 61 dari skala 100.  “Skor 61 ini masuk dalam kategori agak demokratis,” kata Bagus saat presentasi hasil survei di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/5).

Menurut Bagus, dalam survei yang melibatkan 2.367 responden dari 30 provinsi di Indonesia itu terlihat bahwa masyarakat tidak melihat dampak berarti dari pelaksanaan demokrasi.  Dalam pandangan masyarakat, demokrasi sebatas seremonial.

“Demokrasi yang berlangsung di Indonesia masih sebatas usaha untuk melengkapi komponen sistem demokrasi. Dilihat dari aspek prosedural pun, demokrasi di Indonesia masih belum berjalan optimal,” imbuhnya.

Survei tersebut menggunakan teknik multistage random sampling, dengan sampling error 1,98 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.  Sementara kategori penilaian ada 19, yaitu pelaksanaan pilkada teratur, kerukunan umat beragama, kebebasan beragama, kebebasan memilih dalam pemilu, warga bebas berusaha memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik, kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, kesetaraan gender, pendidikan murah, pemberdayaan perempuan, media massa yang bebas, peraturan daerah yang jelas, pemerintahan yang stabil, pemerintahan daerah yang bekerja sesuai aturan dan warga dapat mengadu jika ada keluhan.

Selain itu, penerapan hukum yang tidak pandang bulu, pegawai pemerintah dapat bersaing sehat untuk jabatan, warga dapat menyampaikan pendapatnya soal pemerintahan dan warga dapat mengawasi pemerintahan.

Secara umum, warga yang menjadi responden menilai keberadaan dan kualitas komponen sistem demokratis yang paling tinggi adalah pelaksanaan pilkada secara teratur, kerukunan umat beragama, dan kebebasan beragama. Nilai rendah diberikan responden pada persaingan sehat di pemerintahan, akses menyampaikan pendapat, dan keterlibatan warga dalam mengawasi pemerintah.

Sumber : Sinarnusa.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *