Makalah Diskusi Bulanan P2D “Etik Dalam Praktek Politik”

 

Demokrasi, Mediakrasi dan Kaum Medioker

Persoalan yang hendak saya ajukan dalam diskusi ini, dipicu oleh serentetan insiden dalam perpolitikan Indonesia kontemporer yakni politisasi kasus Bank Century. Dari beragam peristiwa unik yang disajikan dalam drama century itu muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar yang barangkali relevan untuk memikirkan kualitas kehidupan politik kita sekarang. Kita bertanya: bagaiman mungkin sekelompok bandit di legislatif yang belum satu dua tahun lalu dihujat dan dimaki sebagai sumber korupsi, penjahat hak asasi dipercaya dan dikokohkan sebagai pemegang otoritas moral dalam politik? Bagaimana mungkin seorang konglomerat binaan Orde Baru yang dikenal licin karena selalu lolos dari berbagai tanggung jawab kasus hukum diproklamirkan sebagai patron dan bicara soal kejujuran dan pemerintahan yang bersih? Uniknya lagi di dalam situasi itu muncul gejala susulan yang melahirkan kekonyolan sekaligus pertanyaan lain yakni bagaimana mungkin sejumlah aktivis yang biasanya ‘dikenal’ publik sebagai pejuang hak asasi, toleransi dan pluralisme bisa bersekutu dengan suatu kamp politik dalam legislatif yang dipimpin oleh segelintir pelaku kejahatan ham dan para koruptor masa lalu? Lebih jauh lagi, ironi rupanya juga tidak berhenti di sini, karena persoalan lain juga muncul berkaitan dengan pertanyaan sebaliknya yakni bagaimana mungkin individu-individu yang selama ini dikenal jujur dan berintegritas justru malah duduk sebagai terdakwa dan diposisikan sebagai penjahat, imoral di hadapan para bandit di atas? Lebih parah lagi: mengapa pembalikan semacam ini kemudian juga seperti dipercaya dan diterima dalam kepala orang banyak?

Dari situ kita jadi bertanya: Apa yang terjadi dengan demokrasi kita? Apa makna terlibat dalam demokrasi sekarang? Bagaimana kita merumuskan etika keterlibatan dalam jaman yang serba cair ini?

Semenjak reformasi, media mengambil bagian yang penting dalam berbagai proses politik. Ada kepercayaan yang demikian kuat bahwa penampilan di media menentukan sejauh mana kekuasaan diperoleh, dimulai dan bertahan. Media –sebagaimana asal katanya- menempati posisi yang unik yakni menjadi semacam mediator atau perantara yang merepresentasikan kembali, gagasan dan citra politisi ke publik. Melalui media, sang tokoh dihadirkan kepada publik.

Kehadiran di sini mengambil tempat yang unik karena di dalam media, sang tokoh mengalami duplikasi secara masif supaya bisa dijangkau dalam penerimaan khalayak banyak. Dari sini, iklan dan pemberitaan politik menjadi sandaran penting bagi politisi.

Akibatnya media mengalami transformasi: meskipun namanya tetap media(tor) akan tetapi cara bagaimana dia dibutuhkan dan diperlakukan sedemikian penting hingga melampaui tujuan-tujuan semula. Oleh karena praktik dan pandangan politisi sekarang media sudah bukan lagi alat tetapi tujuan.

Pergeseran media dari alat sebagai tujuan inilah yang kiranya membuat “politik” mengalami penyempitan dalam arti yang paling harafiah. Apabila di masa lampau kehadiran mesti dipastikan dalam presentasi di ruang dan kejadian “nyata”. Maka di masa kini kehadiran cukup dilakukan sebagai representasi dalam stuio-studio dengan tujuan akhir terpampang dalam lajur ‘kolom’ atau dalam kotak televisi.

Dari sini, yang semula politik dikendalikan oleh pemimpin dan pengerah massa serta kader maka sekarang politik adalah urusan pengerahan skenario dan make-up. Apabila dulu, ide diperjuangkan dan dipidatokan dan para politisi berupaya mati-matian untuk membuat rakyat “mendengar” dan memahaminya. Maka kini itu semua malah menjadi halangan teknis penyebaran ide yang sudah tidak diperlukan lagi. Semua ide bisa disampaikan secara mudah, cepat dan masif. Akan tetapi oleh karena kemudahan itu juga disertai dengan peyempitan, maka ide juga mesti mengalami ekonomisasi. Ide-ide yang berdimensi historis dan jangka panjang, abstrak menjadi kurang dibutuhkan dalam politik yang makin menyempit. Yang penting adalah “keyword-keyword” yang gampang disajikan dan gampang dicerna. Dari sini ide berubah menjadi ‘kata kunci’, konsep berubah menjadi opini-opini.

Ketika media menjadi tujuan dalam politik, maka kehadiran di dalam media menjadi tema sentral dan tujuan prilaku politisi. Kenyataan ini secara terbalik juga bisa dimengerti dari pandangan orang media sendiri yang melihat “kekalahan politik” lebih sebagai akibat “kekalahan membentuk opini”. Sementara kekalahan opini dipandang sebagai akibat dari ketakmampuan politisi itu ‘bergaul’ dan bersikap ramah dengan kalangan media.

Melalui pendapat ini, terungkap pandangan bahwa urusan “kebenaran” politik adalah urusan sejauh mana media membentuk dan menggembalakan opini. Kebenaran politik atau kemenangan opini adalah urusan “bagaimana mendekati” media. Media yang memproduksi kebenaran-kebenaran. Di titik ini kebenaran sudah bergeser dari persoalan yang menyangkut substansi atau hakikat menjadi kuantitas dan intensitas dari sesuatu. Kebenaran bukanlah perkara dari “apa yang sesungguhnya benar” melainkan seberapa sering dan seberapa banyak sesuatu itu dikatakan sebagai salah/ benar. Media telah berubah menjadi semacam rejim kebenaran tersendiri.

Di titik inilah, pertauatan antara media-politik melahirkan atau setidaknya memperkuat gejala lain dalam demokrasi yakni: relatifisasi segala hal. Relatifisasi mendorong proses mental yang lain lagi yakni bahwa mulai saat ini kita bisa hidup dan berpolitik tanpa prinsip. Inilah salah satu persoalan etis paling mendasar dalam demokrasi kontemporer.

Dimensi etis dalam relatifisasi dan kematian prinsip ini secara simultan bertemu dengan kerusakan dalam dimensi psikologis yang sama-sama diakibatkan oleh industri media kontemporer berupa tenggelamnya ingatan. Di dalam keadaan semacam ini “kebenaran” adalah hasil dari repetisi. Akibatnya, memori juga menjadi tidak penting lagi. Sebagaimana ditegaskan Lacan, repetisisi adalah aktivitas “pengulangan” artinya di dalamnya yang tersimpan adalah ketaksadaran sementara memori adalah instansi yang mengkonrfrontasi repetisi dan mengembalikan subyektifitas. Di sini akibatnya, kesadaran dan ingatan historis akan sesuatu dan peristiwa juga menjadi makin kabur. Denyut dan dinamika modus pemberitaan yang mengandalakan “news” kemudian makin memperkuat proses pergeseran dari memori ke repetisi ini. Di sinilah kebenaran historis itu juga menjadi tenggelam.

Kemampuan media dalam membentuk kebenaran politik inilah yang kiranya menjadikan dia sebagai industri yang tidak lagi mampu diminati oleh pencinta jurnalisme, melainkan oleh industrialis-industrialis besar yang punya fantasi kekuasaan. Minat yang besar terhadap media bisa dimengerti dengan melihat kemampuan mereka memproduksi kebenaran itu bisa dimanfaatkan untuk; menciptakan fakta-fakta hukum baru, menciptakan “dukungan” dan simpati publik sekaligus menyediakan kambing hitam.

Dalam keadaan di mana media lebih berfungsi sebagai instrumen kepentingan individual pemiliknya, maka media sudah bukan lagi bagian dari “akal budi publik”. Di dalam media industri, kita tidak bisa menyandarkan diri untuk menemukan kebenaran. Urusan media adalah fabrikasi berita dan kepentingan.

Dengan demikian media tidak lagi memproduksi kebudayaan atau nilai-nilai kepublikan. Media memproduksi propaganda atau kebenaran-kebenaran versi masing-masing penguasanya. Di sini, apa yang pernah dikemukakan Marx masih harus kita percayai kebenarannya yakni bahwa “mereka yang menguasai basis material dalam suatu jaman, akan sekaligus menguasai gagasan di jaman itu”.

Yang jadi pertanyaan kemudian, apa yang menyebabkan kekuatan media, relatifisasi dan kemerosotan yang dibawanya menjadi demikian berpengaruh dalam politik?

Mengenai ini, setidaknya terdapat dua kemungkinan: yang pertama berakar dalam transformasi antropologi politik Indonesia sendiri. Yang kedua berakar pada kemungkinan bahwa relatifisasi itu sudah sedemikian merusak sehingga menggalkan atau tidak lagi memberikan kemampuan bagi suatu komunitas politik untuk melahirkan kepemimpinan politik yang tegas dan mampu mematahkan ketakpastian serta relatifisasi.

Pada yang pertama bersumber dari ketiadaan kapasitas mental-kultural masyarakat banyak untuk mencerna dan mengevaluasi setiap representasi peristiwa yang disajikan oleh media. Politik masih dimaknai sebagai peristiwa yang telanjang dan utuh, apa adanya sebagaimana yang tampil dalam media. Dengan kata lain publik di sini lebih berlaku sebagai “penonton” yang reseptif. Peristiwa politik dikonsumsi sebagaimana produksi kultural seperti sinetron, drama dan konser pop. Apabila ditanyakan mengapa mental reseptif ini demikian kuat? Jawaban yang tersedia untuk itu bisa bermacam-macam.

Yang pertama bisa berakar dari proses pembekuan politik selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh rezim Soeharto. Pembekuan politik itu bisa jadi telah menghancurkan sedemikian dalam kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam kesadaran. Akibatnya, meskipun Soeharto sudah jatuh dan kebebasan muncul, partisipasi sebagai warga yang sadar tidak dengan serta merta hadir. Di sini kemampuan “industri” media dalam meningkatkan kapasitasnya bergerak lebih cepat ketimbang atau mendahului pertumbuhan kemampuan individu untuk mencerna dan berpartisipasi politik secara sadar. Dengan kata lain, bagi publik yang oleh karena reformasi “kehilangan the Big Other” (kehilangan acuan-acuan dan referensi mengenai siapa dan apa yang sedang terjadi yang sebelumnya selalu disediakan oleh Soeharto entah lewat Harmoko entah lewat aparat-aparat lainnya), masuknya media dengan beragam opini “para pakar” itu sedikit banyak menggantikan apa yang hilang dari Orde Soeharto dulu itu.

Di titik ini, sebagai kelanjutannya, peran baru para ‘pakar’ sebagai pesohor itu muncul. Ketersediaan media, hilangnya referensi “the Big Other”, kebutuhan dan massa yang reseptif menjadi lahan atau arena membuka kebutuhan bagi beragam “the small Other”: para pakar ini dan itu, ahli nujum ini dan itu, ustadz ini dan itu, termasuk aktivis LSM ini dan itu. Semua berlomba-lomba menghadirkan diri sebagai the Big Other yang baru bagi massa yang kesadarannya kering kerontang.

Dari sini munculah persoalan mental/psikologis yang baru yakni kemunculan dari para “elit”, politisi atau ‘pimpinan politik baru yang instan. Televisi dan koran-koran menjadi lembaga pentahbisan para politisi. Simultan dengan itu, oleh karena diproses dalam medium yang sama, para artis juga dengan gampang beralih menjadi politisi-politisi. Akibatnya, para politisi media muncul sebagai sejenis “avatar” tapi avatar yang sudah tanpa tubuh sejatinya. Bagi para avatar yang berprofesi sebagai aktivis LSM, perubahan ini sendiri menjadi hal yang menguntungkan karena secara praktis kompatibel dengan tuntutan para donor yang memang mengukur prestasi sebuah LSM yang ditelurkannya, dari intensitas pemberitaan media massa mengenai “kiprah” mereka.

Faktor kedua yang membuat mengapa relativisasi dan pemutarbalikan kebenaran itu menjadi fenomena dan demikian berpengaruh dalam pembentukan kehidupan sosial kita adalah absenya tindakan yang mampu mematahkan atau menginterupsi repetisi.

Repetisi hanya bisa dihentikan melalu sebuah tindakan yang memutuskan, relatifisasi hanya bisa dikalahkan dengan keputusan dan ketegasan penuh keberanian. Baru dari sini “massa” bisa ke luar dan terbebaskan dari simulacra dan memandang kemungkinan adanya kebenaran.

Dunia dan industri media kita telah menjadikan politik – dalam istilah Bauman — medan yang serba cair atau liquid. Buruknya, sifat serba cair ini juga dianggap menyatu sebagai salah satu karakter dalam demokrasi. Di dalam demokrasi tidak diperbolehkan adanya sesuatu yang bersifat “mutlak”, kecuali demokrasi itu sendiri. Di sini oleh karenanya, pluralitas gagasan memang sering terjun bebas menjadi relatifitas etis. Situasi ini mengakibatkan suatu pandangan bahwa di dalam demokrasi “orang tidak bisa terlampau serius” dengan pandangan dan idenya. Di dalam demokrasi orang tidak bisa mengambil ‘sikap’ sendiri, dia mesti berhitung dan menegosiasikan pandangannya, seringkali bahkan sebelum orang lain atau penantangnya mengajukan pandangan yang berbeda. Di titik ini, tidak salah apa yang dikatakan penyair Amerika James Fenimore Cooper bahwa “the tendency of democracies is, in all things, to mediocrity“. Dengan kata lain, syarat antropologis bagi demokrasi adalah (adanya) kaum medioker. Dengan demikian, dalam beberapa hal tertentu, sebab-sebab makin hilangnya prinsip, kebenaran dan gagasan dalam politik seringkali juga disebakan karena para pemimpin lebih banyak tunduk kepada dan ikut menjadi kaum medioker.

Di pihak lain, inilah yang pada akhirnya juga mengakibatkan kaum intelektual yang datang dengan konsep dan gagasan tidak begitu disukai dalam demokrasi dan institusi-institusi politiknya. Itu sebabnya pula dalam suatu kesempatan sidang Pansus “seorang anggota pansus” secara jelas menyatakan bahwa “pandangan saudara itu pandangan akademis, sementara di forum ini yang berlaku adalahpendapat politis”. Di dalam politik sekarang politik mesti bertolak belakang dengan intelektualitas dan gagasan akademis. Dunia politik kita adalah dunia yang berjalan dengan logika arus berita, modal serta kepentingan langgam pribadi-pribadi. Politik kita tidak memiliki pendasaran atau mencerminkan perkembangan intelektual kita.

Di titik ini pula, kita mengalami penyakit yang pernah dialami Inggris yakni kita kehilangan kaum intelektual. Televisi menenggelamkan intelektual dengan menghadirkan “para pakar” sebagai bersama dan laksana selebriti seperti artis dan pelawak. Sementara sebagian ‘akademisi’ lain bersandar pada pribadi-pribadi dan politisi dan anggota legislatif sebagai “staf-staf ahli”. Di sini, oleh karena sebelumnya mereka sendiri sudah tertaklukkan, maka kerja mereka tidak pernah dihitung dan diperlakukan sebagaimana mereka disebut “ahli”. Yang terjadi lebih banyak adalah bahwa kegiatan dan pekerjaan mereka merupakan substitusi dan lambang bahwa “dunia politik” dan para politisi kita memang tidak menganggap perlu latar dan kemampuan intelektual untuk memahami persoalan-persoalan dalam pekerjaannya.

Pada akhirnya, kita tiba pada ujung paling klasik dari setiap essai yakni menjawab pertanyaan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan? Di sini kita bisa mencoba beberapa alternatif, pertama kita perlu mendefinisikan kembali apa makna tindakan dan apa makna keterlibatan. Dalam jaring simulacra media, dan kekuatan-kekuatan industrialis politik di dalamnya, bertindak harus pertama-tama dijauhkan dari tujuan-tujuan artifisial. Bertindak harus diartikan sebagai memutus repetisi dan mengembalikan memori. Bertindak adalah menghasilkan sesuatu yang baru bagi kesadaran dan pemahaman umum. Bertindak dalam arti ini harus pula berarti mematahkan “pandangan umum” yang memang kebanyakan sudah diisi oleh repetisi. Oleh karenanya bertindak adalah gerak pembalikan dari mediokrasi.

Oleh karena bertindak mesti memutus rantai repetisi, maka keterlibatan juga mesti menempati sebuah relasi yang khusus. Terlibat adalah bertindak dalam otonomi dengan orientasi pada cakrawala etis yakni universalitas. Dalam demokrasi dan masyarakat yang serba cair dan relatif, tidak ada situasi yang steril. Demokrasi mendorong kita untuk berjumpa dan “berkomunikasi” dengan siapa saja. Tapiuntuk mempertahankan suatu pendirian etis akan yang universal, kita tidak dengan serta merta bisa ‘terlibat’ dengan siapa saja. Di titik inilah kita memilih dengan siapa kita terlibat.

 

Robertus Robet

 

 

Diskusi “Gagasan Keadilan Dalam Pemikiran Amartya Sen”

Diskusi Amartya Sen (2)

25 Maret 2011

Pada hari Kamis, 24 Maret 2011, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi bekerja sama dengan SMI-Keadilan menyelenggarakan diskusi dengan tema “Gagasan Keadilan Dalam Pemikiran Amartya Sen”. Diskusi diadakan di Rumah Integritas, Jalan Latuharhari No.16, Menteng, Jakarta Pusat.

Diskusi ini menghadirkan dua pembicara; Dr. Robertus Robet dengan Dr. L. G. Saraswati Dewi. Robertus Robet membawakan Presentasi pokok-pokok pemikiran Amartya Sen mengenai keadilan, dan saraswati membawakan makalahnya yang berjudul Mengejar (Gagasan) Keadilan.

 

Makalah lengkapnya:

Dr. Robertus Robet dan Dr. L. G. Saraswati Dewi

 

 

Inisiatif Merawat Demokrasi

02 May 2009

Pemilu Legislatif baru saja berlalu. Hari-hari ini kita menghadapi pemilihan presiden.

Bersama rakyat Indonesia lainnya, kami ingin mengemukakan pandangan dan sejumlah harapan.

Untuk itu, kami mencatat adanya kekuatan yang bisa dibanggakan dalam tubuh bangsa kita.Pertama, sebagian rakyat, mempunyai kepercayaan yang besar terhadap demokrasi.Kedua, perbaikan yang dicapai dalam amandemen Konstitusi kita cukup mendukung pelembagaan demokrasi. Ketiga, pemilihan umum beberapa kali semenjak Reformasi, ditandai oleh perasaan bebas dan relatif tak dinodai oleh kekerasan. Keempat, para pemilih telah menunjukkan kearifan dalam menentukan pilihan mereka sehingga tak tergoda oleh fanatisme agama dan kesukuan.

Tapi masih cukup panjang daftar kelemahan.Pertama, tidak becusnya penyelenggaran pemilu khususnya dalam hal penyusunan daftar pemilih tetap. Kedua, tidak konsistennya aturan dan keputusan hukum dalam pemilu, terutama yang dipicu oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penerapan suara terbanyak. Ketiga, merosotnya kehidupan politik menjadi medan jual-beli, terutama karena beaya kampanye sudah berlebihan tingginya. Keempat,merajalelanya partai-partai yang didirikan tanpa agenda yang jelas, bahkan yang hanya dimaksudkan untuk menjunjung seorang tokoh.Kelima, semua itu mengakibatkan lemahnya kehidupan kepartaian kita, yang sebenarnya diperlukan untuk menopang dan merawat demokrasi kita. Keenam, kecenderungan elite partai untuk membentuk koalisi yang buta program kebijakan, seakan-akan persoalan Republik ini hanya persoalan kepentingan mereka. Ketujuh, gerak pembentukan koalisi dalam pemerintahan yang ingin merangkul semua pihak, menyebabkan timbulnya kartel yang pada gilirannya meniadakan kemampuan mengontrol dan menuntut pertanggung-jawaban.

Di samping itu ada kelemahan yang lebih dasar, yang berakar dari ketidak-cocokan antara sistem presidensialisme dan sistem banyak-partai. Ini mengakibatkan seret dan lumpuhnya proses pengambilan keputusan dan kebijakan.

Dalam pada itu, masih mencoloknya ketimpangan sosial di tengah kemiskinan rakyat banyak, yang bisa mengurangi legitimasi demokrasi dan itu bisa dimanfaatkan oleh kekuatan yang ingin mengembalikan rezim otoriter atas nama agama dan xenophobia.

Tetapi masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Ke arah itu, kami mengusulkan beberapa hal.

Pertama, merancang kembali hubungan institutional ketatanegaraan kita, sehingga problem dasar yang timbul dari sistem presidensial yang bergabung dengan sistem banyak-partai itu bisa diatasi.

Kedua, memperkuat sistem kepartaian kita dan memperbaiki mutu partai-partai sebagai alat perjuangan untuk kemaslahatan rakyat.

Ketiga, membuka kesempatan bagi organisasi sosial di luar partai politik untuk bekerja merawat demokrasi dan kesejahteraan.

Keempat, menyerukan kepada semua pihak, terutama kepada pemerintah yang dipilih, untuk meneguhkan komitmen kepada kebhineka-tunggal-ekaan dengan dasar Pancasila.

Kelima, menyerukan partai-partai politik untuk berhenti melayani pemimpin-pemimpin mereka dan mencurahkan perhatian terhadap program-program untuk memerangi kemiskinan.

Keenam, menganjurkan pemerintah dan DPR yang terpilih nanti untuk melaksanakan secara bersungguh-sungguh reformasi birokrasi dan memerangi korupsi.

 

Jakarta, 2 Mei 2009

 

 

 

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo

Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution

Jakob Oetama

Prof. Dr. Franz-Magnis Suseno

Prof. Dr. Ahmad Syafii Ma’arif

Rahman Tolleng

Prof. Sudjana Syapei

Prof. Dr. Ichlasul Amal

Prof. Dr. Siti Musda Mulia

Dr. Nono Anwar Makarim

Goenawan Mohamad

August Parengkuan

Faisal Basri

Mohammad Sobari

Rocky Gerung

Robertus Robet

Deddy Julianto

Syafei Anwar

Diskusi Buku: The Individualized Society karya Zygmunt Bauman

23 November 2007

Merasa kecil, impoten, tidak mampu untuk bertindak secara rasional dan cukup-diri untuk memenuhi tugas-tugas kehidupan adalah penyakit dari zaman modern atau pasca-modern kita sekarang ini. Sembari masyarakat terus melakukan proses individualisasinya, individu terengah-engah untuk melakukan proses negosiasi dan rekonstruksi atas identitas dirinya, suatu gerak ikhtiar untuk bisa tertanam kembali (re-embeddedness). Dalam laju proses dan perubahan ini, si individu seringkali merasa frustrasi karena tidak bisa menyalahkan siapa-siapa selain dirinya yang tidak mampu (dan membandel tidak mau) mengikuti resep anjuran dari rezim kesehatan dan self-help .

Bagi Zygmunt Bauman, gugus persoalan yang dilontarkan di atas bukanlah rekonstruksi imajiner dari dunia dongeng. Inilah problem akut hidup keseharian yang individual dalam bungkus kebersamaan (masyarakat, komunitas) yang coba ia tuangkan dan analisa lewat bukunya The Individualized Society (Polity Press, 2001). Ketika jalan-jalan besar pemikiran sosial (seperti Marxisme, Sosialisme), semakin sesak dan macet, Bauman berikhtiar untuk meretas jalur-jalur alternatif untuk berpikir, merasa dan bertindak.

Pembicara:

Hendar Putranto (Alumnus STF Driyarkara)

Diskusi Buku: The Imaginary Institutions of Society karya Cornelius Castoriadis

25 February 2008

 

Di tengah minimnya wacana tentang pentingnya imajinasi, hadir Cornelius Castoriadis, seorang filsuf Perancis yang merehabilitasi makna imajinasi bagi kehidupan sosial manusia. Buku ini merupakan hasil penelusuran dan refleksinya atas pemikiran sejumlah filsuf tentang imajinasi. Dari judulnya kita melihat bahwa Castoriadis meletakkan imajinasi dalam kerangka kehidupan sosial dan bukan sekedar aktivitas individual semata. Yang lebih penting lagi adalah Castoriadis mau menunjukkan kepada kita bahwa imajinasi bukanlah sesuatu yang hanya berada di dalam kepala seseorang, lepas dari realitas sehari-hari. Dalam konteks politik, pemikiran imajinasi Castoriadis telah mengilhami sejumlah aktivis gerakan mahasiswa 1968 di Perancis. Bagi para aktivis itu, pemikiran Castoriadis membantu mereka untuk mengkritisi kebuntuan dan kebekuan sistem politik Perancis saat itu. Di titik inilah, menurut Castoriadis, filsafat bertugas untuk terus menerus mendobrak sistem yang tertutup sekaligus secara kreatif memberi imajinasi kepada setiap orang untuk menciptakan dunia yang diinginkannya.

Pembicara: Hilman Farid (Institut Sejarah Sosial Indonesia)

 

Diskusi Buku: Ethics: An Essay on the Understanding of Evil karya Alain Badiou

Diskusi Alain Badiou (2)

28 September 2007

Persoalan mengenai darimanakah asal-usul kedurjanaan serta bagaimana mengatasinya merupakan pertanyaan yang paling kuno sekaligus juga paling banyak mendapat perhatian dalam bidang filsafat/politik.
Adalah Alain Badiou salah seorang filsuf pasca Marxisme Perancis, yang belakangan ini tulisannya makin diperhatikan dan makin mendapat tempat bersama-sama dengan filsuf seperti Derrida, Balibar, dan Ranciere, yang mencoba memberikan semacam pendekatan dan pemahaman baru mengenai makna etika.Berbeda dengan pandangan Aristotelian dan Kantian yang selama ini mendominasi filsafat, Badiou mengajukan konsepsi fidelity sebagai truth of procedure di mana dari situ ia kemudian menarik pandangannya mengenai etika dan akar dari kedurjanaan. Dari sini menarik untuk mendiskusikan implikasi pandangannya terutama terhadap politik dan universalitas.
Pembicara:
Dr. Bagus Takwin (Fakultas Psikologi Universitas Indonesia)
Toni Doludea (Alumni Departemen Filsafat Universitas Indonesia)
Dr. Robertus Robet (Perhimpinan Pendidikan Demokrasi)

P2D