Donny Ardyanto

Menyelesaikan studi sarjana dalam bidang Kriminologi di Universitas Indonesia dan magister dalam bidang Manajemen Pembangunan Sosial juga di Universitas Indonesia. Banyak terlibat aktif dalam gerakan anti korupsi dan pemerintahan bersih serta reformasi sektor keamanan, serta banyak terlibat dalam riset-riset bertema korupsi, pemerintahan bersih, indeksasi korupsi dan reformasi di sektor kemanan. Pernah aktif dalam berbagai organisasi anti korupsi seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), Perhimpunan Rakyat Jakarta Untuk Pemberantasan Korupsi (Berantas) dan Gerakan Rakyat Anti-Korupsi (Gerak). Fokus Riset: Analisa Framing, Pembangunan Sosial, Studi Tata Laksana Pemerintah Bersih dan Baik, Kebijakan Publik, Reformasi Sektor Keamanan.

Dr. Ir. Daddi H. Gunawan

Pengajar di Departemen Sosiologi Universitas Indonesia. Menyelesaikan studi sarjana dalam bidang Sosial-Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor, magister dalam bidang Sosiologi Perdesaan di Universitas Indonesia dan doktoral dalam bidang Sosiologi Pembangunan di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Menulis sejumlah buku di antaranya: Perubahan Sosial di Perdesaan Bali (2013). Fokus Area Riset: Sosologi Perdesaan, Sosiologi Politik, Politik Lokal dan Regional.

Dr. Bagus Takwin

Pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan juga Kepala Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI). Menyelesaikan pendidikan sarjana dalam bidang Psikologi, magister dalam bidang Filsafat dan doktoral dalam bidang Psikologi di Universitas Indonesia. Selain itu juga menjadi peneliti di Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia (CTSC-UI). Banyak menulis artikel di berbagai media massa nasional dan jurnal seperti: Kompas, Majalah Tempo, Jurnal Makara, dan lain-lain. Penulis dan ko-penulis sejumlah buku di antaranya: Filsafat Timur: Sebuah Pengantar ke Pemikiran-pemikiran Timur (2001), Akademos (2003), Akar-akar Ideologi (2003), Kesadaran Plural: Sebuah Sintesis Rasionalitas dan Kehendak Bebas (2005), Rhapsody Ingatan (2005), Patogonos (2005), Bagaimana Mengisi Hidup (2006), Psikologi Naratif (2007), Kembalinya Politik (2008). Fokus Riset: Psikologi Kepribadian, Filsafat Manusia dan Sosial, Psikologi Politik, Konflik dan Kekerasan.

Daniel Hutagalung

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D). Menyelesaikan pendidikan sarjana dalam bidang Sejarah di Universitas Indonesia dan MA dalam bidang Ideology and Discourse Analysis di University of Essex, Inggris. Selain itu aktif juga di sejumlah lembaga di antaranya Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia (CTSC-UI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Banyak menulis artikel di berbagai media massa nasional dan jurnal seperti: Kompas, Koran Tempo, Basis, dan lain-lain. Penulis, ko-penulis dan penyunting sejumlah buku dan artikel di antaranya: Yap Thiam Hien: Negara, HAM dan Demokrasi (1998), Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (2006) dan Kembalinya Politik (2008). Fokus Riset: Teori dan Analisa Diskursus Pasca Marxisme, Teori-teori Ideologi dan Demokrasi, Konstruksi Diskursif Antagonisme Sosial, Politik Identitas dan Gerakan Sosial, Politik Indonesia, Gramatika Kebebasan dan Kesetaraan Dalam Diskursus Politik Kontemporer

Dr. Todung Mulya Lubis

Ketua Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D). Penasehat hukum di firma hukum Lubis, Santosa dan Maramis, dan juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu Todung juga aktif menjadi penasehat di sejumlah lembaga seperti Transparency International (TI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan lainnya. Menyelesaikan pendidikan sarjana dalam bidang Hukum di Universitas Indonesia, LLM di Harvard University dan University of California Berkeley serta Ph.D dalam bidang Juridical Science juga di University of California Berkeley. Menulis sejumlah buku di antaranya: Hak Asasi Manusia dan Kita (1982), Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural (1986), In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order 1966-1990 (1993), Soeharto Vs. Time: Pencarian dan Penemuan Kebenaran (2001), Catatan Hukum Todung Mulya Lubis (2007), Dari Kediktatoran Sampai Miss Saigon: Sebuah Kumpulan Wawancara (2009), Catatan Harian Todung Mulya Lubis (2013).

Keadilan Masih Jauh

Program Sosial Tidak Menjadi Prioritas Parpol dan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS  Kebutuhan masyarakat terhadap program sosial sangat tinggi. Namun, dalam pemenuhannya masih banyak penyimpangan, berbelit-belit, dan belum memuaskan masyarakat. Pemerintah dan partai politik belum menjadikan program sosial sebagai prioritas.

Demikian kesimpulan survei barometer sosial yang diselenggarakan Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi UI), International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Perkumpulan Prakarsa, dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).

Survei yang dipublikasikan Minggu (24/11), di Jakarta, ini dilakukan September-November 2013. Survei dengan 2.442 responden dari seluruh Indonesia tersebut punya margin of error 1,98 persen.

Barometer sosial merupakan turunan indeks keadilan sosial untuk mengukur hasil pencapaian keadilan sosial yang dirasakan masyarakat. Keadilan sosial dilakukan lewat usaha atau program sosial oleh pemerintah, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Survei ini menunjukkan, kebutuhan masyarakat terhadap program sosial sangat tinggi, khususnya terhadap pelayanan kesehatan (98,40 persen), bantuan biaya pendidikan (97,8 persen), penyediaan lapangan kerja (94,5 persen), dan bantuan usaha (93,5 persen). ”Temuan ini mengindikasikan rendahnya kualitas hidup,” kata Kepala
LPPsi UI Bagus Takwin.

Untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program sosial, pemerintah menyelenggarakan berbagai program dalam beberapa tahun terakhir. Program itu, antara lain, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Subsidi Pupuk, dan bantuan operasional sekolah (BOS).

Namun, berbagai program itu dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat. Sebanyak 63 persen responden tidak puas dengan PNPM dan 73,2 persen responden tak puas dengan PKH. Hampir 60 persen responden menilai subsidi pupuk tak sampai kepada warga yang membutuhkan dan 41 persen responden menyatakan sulit mengakses Jamkesmas.

Bagus Takwin menuturkan, ketidakpuasan responden dengan program sosial juga disebabkan oleh sejumlah dugaan penyimpangan. ”Ada jatah yang dipotong oleh petugas dan tidak jarang terlambat sampai di tangan mereka,” katanya.

Konstitusi

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Setyo Budiantoro menuturkan, program sosial merupakan perintah konstitusi dalam kerangka perwujudan keadilan sosial hingga negara harus memenuhinya. Pelaksanaannya juga harus dilakukan secara sistematis. Ini berarti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus selalu dipantau.

”Selama ini program sosial dipersepsikan sebagai bentuk kemurahan hati pemerintah. Warga pun tidak melihatnya sebagai hak yang harus dituntut kepada negara. Jangan sampai negara memanfaatkan situasi eufemistik ini,” ujar Budiantoro.

Menurut survei ini, partai politik belum menjadikan program sosial sebagai hal yang penting. Ini juga mengindikasikan partai politik belum menganggap keadilan sosial sebagai hal penting.

Tiga partai politik yang dipersepsi paling memadai melakukan program sosial adalah Partai Golkar (34,7 persen), Partai Demokrat (34,2 persen), dan PDI-P (34,1 persen).

Survei itu juga mengungkapkan, Kementerian Pertanian dipersepsi oleh responden paling tidak memadai menyelenggarakan program sosial dibandingkan dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Sosial. Program sosial dari Kementerian Kesehatan, seperti Jamkesmas dan Jaminan Persalinan (Jampersal), dinilai paling dirasakan manfaatnya.

Menurut survei ini, pemerintah kabupaten/kota lebih melakukan program sosial dibandingkan pemerintah provinsi. (VDL)

sumber: Kompas Cetak

P2D