Tag Archives: Diskusi

Kuliah Umum “Ancaman Oligarki dan Masa Depan Politik Indonesia” oleh Prof. Jeffrey Winters

Berikut adalah video Kuliah Umum dan Diskusi bersama Professor Jeffrey A. Winters (Northwestern University, AS) dengan tema: “Ancaman Oligarki dan Masa Depan Politik Indonesia” pada Jumat, 3 Juni 2011 di Rumah Integritas yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) bersama Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan (SMI-Keadilan)

Continue reading Kuliah Umum “Ancaman Oligarki dan Masa Depan Politik Indonesia” oleh Prof. Jeffrey Winters

Peluncuran dan Diskusi Buku “Kembalinya Politik: Pemikiran Politik Kontemporer Dari (A)rendt sampai (Z)izek”

7 Juli 2008

Buku ini dibuat dalam rangka peringatan ulang tahun A. Rahman Tolleng yang ke 70. Isinya merupakan kumpulan tulisan dari beberapa aktivis dan akademisi yang mengulas pemikiran-pemikiran politik kontemporer sebagaimana tertulis dalam judul, para penulis dalam buku ini di antaranya adalah Rocky Gerung, Robertus Robet, Eddie Sius Riyadi, Tony Doludea, Daniel Hutagalung, dan Bagus Takwin.

 

Pembicara:

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)

Dr. Meuthia Ganie-Rochman (Departemen Sosiologi Universitas Indonesia)

Rocky Gerung (Departemen Filsafat Universitas Indonesia)

Prof. Dr. Syamsudin Harris (LIPI)

 

 

Diskusi Buku: The Individualized Society karya Zygmunt Bauman

23 November 2007

Merasa kecil, impoten, tidak mampu untuk bertindak secara rasional dan cukup-diri untuk memenuhi tugas-tugas kehidupan adalah penyakit dari zaman modern atau pasca-modern kita sekarang ini. Sembari masyarakat terus melakukan proses individualisasinya, individu terengah-engah untuk melakukan proses negosiasi dan rekonstruksi atas identitas dirinya, suatu gerak ikhtiar untuk bisa tertanam kembali (re-embeddedness). Dalam laju proses dan perubahan ini, si individu seringkali merasa frustrasi karena tidak bisa menyalahkan siapa-siapa selain dirinya yang tidak mampu (dan membandel tidak mau) mengikuti resep anjuran dari rezim kesehatan dan self-help .

Bagi Zygmunt Bauman, gugus persoalan yang dilontarkan di atas bukanlah rekonstruksi imajiner dari dunia dongeng. Inilah problem akut hidup keseharian yang individual dalam bungkus kebersamaan (masyarakat, komunitas) yang coba ia tuangkan dan analisa lewat bukunya The Individualized Society (Polity Press, 2001). Ketika jalan-jalan besar pemikiran sosial (seperti Marxisme, Sosialisme), semakin sesak dan macet, Bauman berikhtiar untuk meretas jalur-jalur alternatif untuk berpikir, merasa dan bertindak.

Pembicara:

Hendar Putranto (Alumnus STF Driyarkara)

Diskusi Buku: The Imaginary Institutions of Society karya Cornelius Castoriadis

25 February 2008

 

Di tengah minimnya wacana tentang pentingnya imajinasi, hadir Cornelius Castoriadis, seorang filsuf Perancis yang merehabilitasi makna imajinasi bagi kehidupan sosial manusia. Buku ini merupakan hasil penelusuran dan refleksinya atas pemikiran sejumlah filsuf tentang imajinasi. Dari judulnya kita melihat bahwa Castoriadis meletakkan imajinasi dalam kerangka kehidupan sosial dan bukan sekedar aktivitas individual semata. Yang lebih penting lagi adalah Castoriadis mau menunjukkan kepada kita bahwa imajinasi bukanlah sesuatu yang hanya berada di dalam kepala seseorang, lepas dari realitas sehari-hari. Dalam konteks politik, pemikiran imajinasi Castoriadis telah mengilhami sejumlah aktivis gerakan mahasiswa 1968 di Perancis. Bagi para aktivis itu, pemikiran Castoriadis membantu mereka untuk mengkritisi kebuntuan dan kebekuan sistem politik Perancis saat itu. Di titik inilah, menurut Castoriadis, filsafat bertugas untuk terus menerus mendobrak sistem yang tertutup sekaligus secara kreatif memberi imajinasi kepada setiap orang untuk menciptakan dunia yang diinginkannya.

Pembicara: Hilman Farid (Institut Sejarah Sosial Indonesia)

 

Diskusi Buku: Ethics: An Essay on the Understanding of Evil karya Alain Badiou

Diskusi Alain Badiou (2)

28 September 2007

Persoalan mengenai darimanakah asal-usul kedurjanaan serta bagaimana mengatasinya merupakan pertanyaan yang paling kuno sekaligus juga paling banyak mendapat perhatian dalam bidang filsafat/politik.
Adalah Alain Badiou salah seorang filsuf pasca Marxisme Perancis, yang belakangan ini tulisannya makin diperhatikan dan makin mendapat tempat bersama-sama dengan filsuf seperti Derrida, Balibar, dan Ranciere, yang mencoba memberikan semacam pendekatan dan pemahaman baru mengenai makna etika.Berbeda dengan pandangan Aristotelian dan Kantian yang selama ini mendominasi filsafat, Badiou mengajukan konsepsi fidelity sebagai truth of procedure di mana dari situ ia kemudian menarik pandangannya mengenai etika dan akar dari kedurjanaan. Dari sini menarik untuk mendiskusikan implikasi pandangannya terutama terhadap politik dan universalitas.
Pembicara:
Dr. Bagus Takwin (Fakultas Psikologi Universitas Indonesia)
Toni Doludea (Alumni Departemen Filsafat Universitas Indonesia)
Dr. Robertus Robet (Perhimpinan Pendidikan Demokrasi)

Diskusi “Kecenderungan Politik Kontemporer Indonesia: Politik Kartel dan Politik Dinasti”

15 October 2009

Diskusi “Kecenderungan Politik Kontemporer Indonesia:
Politik Kartel dan Politik Dinasti”
Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)
Kamis, 15 Oktober 2009

Di masa Soeharto, peserta Pemilu hanya dibatasi tiga partai politik (parpol). Namun, sejak reformasi, parpol yang dapat mengikuti Pemilu sudah tidak dibatasi secara ketat lagi, sehingga pada Pemilu 1999 saja terdapat 48 parpol yang menjadi kontestan Pemilu. Selanjutnya, pada Pemilu 2004 terdapat 24 parpol, sedangkan di tahun 2009 terdapat 44 parpol sebagai peserta Pemilu. Inilah salah satu praktek demokrasi kita yang menerapkan sistem multi-partai.

Hiruk-pikuk demokrasi sangat dirasakan menjelang Pemilu. Masing-masing partai menampilkan identitasnya yang membedakan diri dengan parpol-parpol lainnya. Ideologi dan ciri khusus parpol sangat ditonjolkan untuk meraih suara. Namun, pasca-Pemilu, ketika pemenang Pemilu sudah diketahui, hiruk-pikuk saling membedakan diri dengan yang lainnya tampak sirna. Parpol-parpol ini – yang pada awalnya menonjolkan perbedaannya – meleburkan diri dengan parpol atau pihak yang menang dalam pemilu, sehingga “saling berbeda” sudah tidak begitu kentara. Ideologi parpol, atau ciri khas lainnya, tampak dikesampingkan demi merapatkan diri (berfusi) dengan parpol pemenang Pemilu – yang dibungkus dengan kata “koalisi”. Basis-basis ideologi, misalnya nasionalisme, sekuler, Islam, tidak dikedepankan lagi. Akhirnya, persaingan antar kekuatan politik cenderung melemah, jika tidak mau dikatakan terhenti setelah Pemilu usai.

Praktek semacam ini dapat kita lihat jelas pasca-Pilpres 2009. Manuver-manuver politik cenderung ditujukan untuk merapat ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemenang Pilpres. Indikasi kuat ke arah itu diperlihatkan dengan terpilihnya Taufik Kiemas sebagai ketua MPR dan terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai ketua Partai Golkar. Begitu pula dengan Parpol-parpol lainnya, antara lain PKB, PKS, PPP, PAN dan parpol-parpol kecil lain, sudah sejak awal merapatkan diri dengan Partai Demokrat yang mengusung SBY. Dengan kata lain, nyaris tidak ada parpol yang akan beroposisi dengan SBY. Tampak sekali bahwa ada keengganan bagi parpol-parpol yang berbeda basis partai dengan Partai Demokrat untuk menarik garis pembeda. Dengan kata lain, parpol-parpol seolah enggan untuk mengambil posisi beroposisi dengan SBY. Menjadi pertanyaan penting kiranya, gejala apa yang sedang terjadi pada politik kita saat ini. Mengapa hal ini terjadi, grand design apa dibalik manuver-manuver politik SBY.

Salah satu jawaban yang menarik dikemukakan oleh Kuskridho Ambardi dalam bukunya yang berjudul Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi (2009). Menurutnya, gejala tersebut merupakan perwujudan apa yang disebutnya sebagai “politik kartel”. Hal ini pada dasarnya sudah berlangsung sejak reformasi dimulai, antara lain ditunjukkan melalui pembentukan “Kabinet Persatuan Nasional” oleh Gus Dur, “Kabinet Gotong Royong” oleh Megawati, dan “Kabinet Indonesia Bersatu“ oleh SBY. Nama kabinet-kabinet tersebut mencerminkan adanya koalisi yang sebenarnya merupakan politik kartel. Sejalan dengan itu, Indonesianis asal Jerman, Marcus Mietzner, mengatakan bahwa gejala politik saat ini menunjukkan bahwa SBY menawarkan konsep politik baru, yaitu: “sudahlah tidak ada persaingan politik di antara kita, kita bersatu untuk melayani kepentingan bangsa” (Kompas, 11 Oktober 2009). Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan terjadinya politik kartel ketika semua kekuatan politik terhimpun di tangan SBY.

Sementara itu, pendapat lain mengatakan apa yang dilakukan SBY saat ini merupakan bagian dari langkah untuk menuju “politik dinasti”. Dalam papernya yang berjudul Indonesia’s 2009 Elections: Populisme, Dynasties and the Consolidation of the Party System, Mietzner menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer Indonesia. Bahkan, Mietzner meragukan bahwa SBY tidak akan mempertimbangkan pencalonan istrinya pada Pemilu berikutnya (lihat: ibid). Tentu saja, praktek-praktek politik kartel maupun politik dinasti bukanlah gejala yang sehat bagi demokrasi. Antara lain, kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya checks and balances, menjadi lemah. Bahkan, bahaya otoritarianisme dapat saja terjadi ketika semua kekuatan politik dirangkul dan tunduk pada satu pucuk saja, sebagaimana terjadi pada era Demokrasi Terpimpin Soekarno dan era Orde Baru Soeharto. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana masa depan demokrasi Indonesia?

Untuk mengelaborasi lebih jauh gejala-gejala apa yang ditunjukkan oleh politik kontemporer saat ini, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) bermaksud mengadakan diskusi dengan tema “Kecenderungan Politik Kontemporer Indonesia: Politik Kartel dan Politik Dinasti” pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Oktober 2009
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Sekretariat Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)
Jl. Sawo Nomor 11, Menteng, Jakarta Pusat,
Telp./fax. 021-31925734

Pembicara:
1. Kuskridho Ambardi, Penulis buku “Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi” — Diharapkan Pembicara dapat menjelaskan mengenai politik kartel, praktek-prakteknya di Indonesia, menganalisa kecenderungan politik terkini, serta ancamannya bagi masa depan demokrasi Indonesia

2. Hendrik Boli Tobi, Peneliti pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) — Diharapkan Pembicara dapat menjelaskan mengenai politik dinasti, praktek-prakteknya, menganalisa arah kecenderungan politik kontemporer, serta ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia

Moderator:
Christ Sahat Panggabean, Mahasiswa S2 Psikologi Universitas Indonesia

Peserta:
Peserta diskusi terdiri atas: Kalangan LSM, mahasiswa, pers, serta pemerhati demokrasi Indonesia.

Contact person: Fajrimei A. Gofar (Jimmy), tlp. 0813-83-091929