Tag Archives: Politik

Makalah Diskusi Bulanan P2D “Etik Dalam Praktek Politik”

 

Demokrasi, Mediakrasi dan Kaum Medioker

Persoalan yang hendak saya ajukan dalam diskusi ini, dipicu oleh serentetan insiden dalam perpolitikan Indonesia kontemporer yakni politisasi kasus Bank Century. Dari beragam peristiwa unik yang disajikan dalam drama century itu muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar yang barangkali relevan untuk memikirkan kualitas kehidupan politik kita sekarang. Kita bertanya: bagaiman mungkin sekelompok bandit di legislatif yang belum satu dua tahun lalu dihujat dan dimaki sebagai sumber korupsi, penjahat hak asasi dipercaya dan dikokohkan sebagai pemegang otoritas moral dalam politik? Bagaimana mungkin seorang konglomerat binaan Orde Baru yang dikenal licin karena selalu lolos dari berbagai tanggung jawab kasus hukum diproklamirkan sebagai patron dan bicara soal kejujuran dan pemerintahan yang bersih? Uniknya lagi di dalam situasi itu muncul gejala susulan yang melahirkan kekonyolan sekaligus pertanyaan lain yakni bagaimana mungkin sejumlah aktivis yang biasanya ‘dikenal’ publik sebagai pejuang hak asasi, toleransi dan pluralisme bisa bersekutu dengan suatu kamp politik dalam legislatif yang dipimpin oleh segelintir pelaku kejahatan ham dan para koruptor masa lalu? Lebih jauh lagi, ironi rupanya juga tidak berhenti di sini, karena persoalan lain juga muncul berkaitan dengan pertanyaan sebaliknya yakni bagaimana mungkin individu-individu yang selama ini dikenal jujur dan berintegritas justru malah duduk sebagai terdakwa dan diposisikan sebagai penjahat, imoral di hadapan para bandit di atas? Lebih parah lagi: mengapa pembalikan semacam ini kemudian juga seperti dipercaya dan diterima dalam kepala orang banyak?

Dari situ kita jadi bertanya: Apa yang terjadi dengan demokrasi kita? Apa makna terlibat dalam demokrasi sekarang? Bagaimana kita merumuskan etika keterlibatan dalam jaman yang serba cair ini?

Semenjak reformasi, media mengambil bagian yang penting dalam berbagai proses politik. Ada kepercayaan yang demikian kuat bahwa penampilan di media menentukan sejauh mana kekuasaan diperoleh, dimulai dan bertahan. Media –sebagaimana asal katanya- menempati posisi yang unik yakni menjadi semacam mediator atau perantara yang merepresentasikan kembali, gagasan dan citra politisi ke publik. Melalui media, sang tokoh dihadirkan kepada publik.

Kehadiran di sini mengambil tempat yang unik karena di dalam media, sang tokoh mengalami duplikasi secara masif supaya bisa dijangkau dalam penerimaan khalayak banyak. Dari sini, iklan dan pemberitaan politik menjadi sandaran penting bagi politisi.

Akibatnya media mengalami transformasi: meskipun namanya tetap media(tor) akan tetapi cara bagaimana dia dibutuhkan dan diperlakukan sedemikian penting hingga melampaui tujuan-tujuan semula. Oleh karena praktik dan pandangan politisi sekarang media sudah bukan lagi alat tetapi tujuan.

Pergeseran media dari alat sebagai tujuan inilah yang kiranya membuat “politik” mengalami penyempitan dalam arti yang paling harafiah. Apabila di masa lampau kehadiran mesti dipastikan dalam presentasi di ruang dan kejadian “nyata”. Maka di masa kini kehadiran cukup dilakukan sebagai representasi dalam stuio-studio dengan tujuan akhir terpampang dalam lajur ‘kolom’ atau dalam kotak televisi.

Dari sini, yang semula politik dikendalikan oleh pemimpin dan pengerah massa serta kader maka sekarang politik adalah urusan pengerahan skenario dan make-up. Apabila dulu, ide diperjuangkan dan dipidatokan dan para politisi berupaya mati-matian untuk membuat rakyat “mendengar” dan memahaminya. Maka kini itu semua malah menjadi halangan teknis penyebaran ide yang sudah tidak diperlukan lagi. Semua ide bisa disampaikan secara mudah, cepat dan masif. Akan tetapi oleh karena kemudahan itu juga disertai dengan peyempitan, maka ide juga mesti mengalami ekonomisasi. Ide-ide yang berdimensi historis dan jangka panjang, abstrak menjadi kurang dibutuhkan dalam politik yang makin menyempit. Yang penting adalah “keyword-keyword” yang gampang disajikan dan gampang dicerna. Dari sini ide berubah menjadi ‘kata kunci’, konsep berubah menjadi opini-opini.

Ketika media menjadi tujuan dalam politik, maka kehadiran di dalam media menjadi tema sentral dan tujuan prilaku politisi. Kenyataan ini secara terbalik juga bisa dimengerti dari pandangan orang media sendiri yang melihat “kekalahan politik” lebih sebagai akibat “kekalahan membentuk opini”. Sementara kekalahan opini dipandang sebagai akibat dari ketakmampuan politisi itu ‘bergaul’ dan bersikap ramah dengan kalangan media.

Melalui pendapat ini, terungkap pandangan bahwa urusan “kebenaran” politik adalah urusan sejauh mana media membentuk dan menggembalakan opini. Kebenaran politik atau kemenangan opini adalah urusan “bagaimana mendekati” media. Media yang memproduksi kebenaran-kebenaran. Di titik ini kebenaran sudah bergeser dari persoalan yang menyangkut substansi atau hakikat menjadi kuantitas dan intensitas dari sesuatu. Kebenaran bukanlah perkara dari “apa yang sesungguhnya benar” melainkan seberapa sering dan seberapa banyak sesuatu itu dikatakan sebagai salah/ benar. Media telah berubah menjadi semacam rejim kebenaran tersendiri.

Di titik inilah, pertauatan antara media-politik melahirkan atau setidaknya memperkuat gejala lain dalam demokrasi yakni: relatifisasi segala hal. Relatifisasi mendorong proses mental yang lain lagi yakni bahwa mulai saat ini kita bisa hidup dan berpolitik tanpa prinsip. Inilah salah satu persoalan etis paling mendasar dalam demokrasi kontemporer.

Dimensi etis dalam relatifisasi dan kematian prinsip ini secara simultan bertemu dengan kerusakan dalam dimensi psikologis yang sama-sama diakibatkan oleh industri media kontemporer berupa tenggelamnya ingatan. Di dalam keadaan semacam ini “kebenaran” adalah hasil dari repetisi. Akibatnya, memori juga menjadi tidak penting lagi. Sebagaimana ditegaskan Lacan, repetisisi adalah aktivitas “pengulangan” artinya di dalamnya yang tersimpan adalah ketaksadaran sementara memori adalah instansi yang mengkonrfrontasi repetisi dan mengembalikan subyektifitas. Di sini akibatnya, kesadaran dan ingatan historis akan sesuatu dan peristiwa juga menjadi makin kabur. Denyut dan dinamika modus pemberitaan yang mengandalakan “news” kemudian makin memperkuat proses pergeseran dari memori ke repetisi ini. Di sinilah kebenaran historis itu juga menjadi tenggelam.

Kemampuan media dalam membentuk kebenaran politik inilah yang kiranya menjadikan dia sebagai industri yang tidak lagi mampu diminati oleh pencinta jurnalisme, melainkan oleh industrialis-industrialis besar yang punya fantasi kekuasaan. Minat yang besar terhadap media bisa dimengerti dengan melihat kemampuan mereka memproduksi kebenaran itu bisa dimanfaatkan untuk; menciptakan fakta-fakta hukum baru, menciptakan “dukungan” dan simpati publik sekaligus menyediakan kambing hitam.

Dalam keadaan di mana media lebih berfungsi sebagai instrumen kepentingan individual pemiliknya, maka media sudah bukan lagi bagian dari “akal budi publik”. Di dalam media industri, kita tidak bisa menyandarkan diri untuk menemukan kebenaran. Urusan media adalah fabrikasi berita dan kepentingan.

Dengan demikian media tidak lagi memproduksi kebudayaan atau nilai-nilai kepublikan. Media memproduksi propaganda atau kebenaran-kebenaran versi masing-masing penguasanya. Di sini, apa yang pernah dikemukakan Marx masih harus kita percayai kebenarannya yakni bahwa “mereka yang menguasai basis material dalam suatu jaman, akan sekaligus menguasai gagasan di jaman itu”.

Yang jadi pertanyaan kemudian, apa yang menyebabkan kekuatan media, relatifisasi dan kemerosotan yang dibawanya menjadi demikian berpengaruh dalam politik?

Mengenai ini, setidaknya terdapat dua kemungkinan: yang pertama berakar dalam transformasi antropologi politik Indonesia sendiri. Yang kedua berakar pada kemungkinan bahwa relatifisasi itu sudah sedemikian merusak sehingga menggalkan atau tidak lagi memberikan kemampuan bagi suatu komunitas politik untuk melahirkan kepemimpinan politik yang tegas dan mampu mematahkan ketakpastian serta relatifisasi.

Pada yang pertama bersumber dari ketiadaan kapasitas mental-kultural masyarakat banyak untuk mencerna dan mengevaluasi setiap representasi peristiwa yang disajikan oleh media. Politik masih dimaknai sebagai peristiwa yang telanjang dan utuh, apa adanya sebagaimana yang tampil dalam media. Dengan kata lain publik di sini lebih berlaku sebagai “penonton” yang reseptif. Peristiwa politik dikonsumsi sebagaimana produksi kultural seperti sinetron, drama dan konser pop. Apabila ditanyakan mengapa mental reseptif ini demikian kuat? Jawaban yang tersedia untuk itu bisa bermacam-macam.

Yang pertama bisa berakar dari proses pembekuan politik selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh rezim Soeharto. Pembekuan politik itu bisa jadi telah menghancurkan sedemikian dalam kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam kesadaran. Akibatnya, meskipun Soeharto sudah jatuh dan kebebasan muncul, partisipasi sebagai warga yang sadar tidak dengan serta merta hadir. Di sini kemampuan “industri” media dalam meningkatkan kapasitasnya bergerak lebih cepat ketimbang atau mendahului pertumbuhan kemampuan individu untuk mencerna dan berpartisipasi politik secara sadar. Dengan kata lain, bagi publik yang oleh karena reformasi “kehilangan the Big Other” (kehilangan acuan-acuan dan referensi mengenai siapa dan apa yang sedang terjadi yang sebelumnya selalu disediakan oleh Soeharto entah lewat Harmoko entah lewat aparat-aparat lainnya), masuknya media dengan beragam opini “para pakar” itu sedikit banyak menggantikan apa yang hilang dari Orde Soeharto dulu itu.

Di titik ini, sebagai kelanjutannya, peran baru para ‘pakar’ sebagai pesohor itu muncul. Ketersediaan media, hilangnya referensi “the Big Other”, kebutuhan dan massa yang reseptif menjadi lahan atau arena membuka kebutuhan bagi beragam “the small Other”: para pakar ini dan itu, ahli nujum ini dan itu, ustadz ini dan itu, termasuk aktivis LSM ini dan itu. Semua berlomba-lomba menghadirkan diri sebagai the Big Other yang baru bagi massa yang kesadarannya kering kerontang.

Dari sini munculah persoalan mental/psikologis yang baru yakni kemunculan dari para “elit”, politisi atau ‘pimpinan politik baru yang instan. Televisi dan koran-koran menjadi lembaga pentahbisan para politisi. Simultan dengan itu, oleh karena diproses dalam medium yang sama, para artis juga dengan gampang beralih menjadi politisi-politisi. Akibatnya, para politisi media muncul sebagai sejenis “avatar” tapi avatar yang sudah tanpa tubuh sejatinya. Bagi para avatar yang berprofesi sebagai aktivis LSM, perubahan ini sendiri menjadi hal yang menguntungkan karena secara praktis kompatibel dengan tuntutan para donor yang memang mengukur prestasi sebuah LSM yang ditelurkannya, dari intensitas pemberitaan media massa mengenai “kiprah” mereka.

Faktor kedua yang membuat mengapa relativisasi dan pemutarbalikan kebenaran itu menjadi fenomena dan demikian berpengaruh dalam pembentukan kehidupan sosial kita adalah absenya tindakan yang mampu mematahkan atau menginterupsi repetisi.

Repetisi hanya bisa dihentikan melalu sebuah tindakan yang memutuskan, relatifisasi hanya bisa dikalahkan dengan keputusan dan ketegasan penuh keberanian. Baru dari sini “massa” bisa ke luar dan terbebaskan dari simulacra dan memandang kemungkinan adanya kebenaran.

Dunia dan industri media kita telah menjadikan politik – dalam istilah Bauman — medan yang serba cair atau liquid. Buruknya, sifat serba cair ini juga dianggap menyatu sebagai salah satu karakter dalam demokrasi. Di dalam demokrasi tidak diperbolehkan adanya sesuatu yang bersifat “mutlak”, kecuali demokrasi itu sendiri. Di sini oleh karenanya, pluralitas gagasan memang sering terjun bebas menjadi relatifitas etis. Situasi ini mengakibatkan suatu pandangan bahwa di dalam demokrasi “orang tidak bisa terlampau serius” dengan pandangan dan idenya. Di dalam demokrasi orang tidak bisa mengambil ‘sikap’ sendiri, dia mesti berhitung dan menegosiasikan pandangannya, seringkali bahkan sebelum orang lain atau penantangnya mengajukan pandangan yang berbeda. Di titik ini, tidak salah apa yang dikatakan penyair Amerika James Fenimore Cooper bahwa “the tendency of democracies is, in all things, to mediocrity“. Dengan kata lain, syarat antropologis bagi demokrasi adalah (adanya) kaum medioker. Dengan demikian, dalam beberapa hal tertentu, sebab-sebab makin hilangnya prinsip, kebenaran dan gagasan dalam politik seringkali juga disebakan karena para pemimpin lebih banyak tunduk kepada dan ikut menjadi kaum medioker.

Di pihak lain, inilah yang pada akhirnya juga mengakibatkan kaum intelektual yang datang dengan konsep dan gagasan tidak begitu disukai dalam demokrasi dan institusi-institusi politiknya. Itu sebabnya pula dalam suatu kesempatan sidang Pansus “seorang anggota pansus” secara jelas menyatakan bahwa “pandangan saudara itu pandangan akademis, sementara di forum ini yang berlaku adalahpendapat politis”. Di dalam politik sekarang politik mesti bertolak belakang dengan intelektualitas dan gagasan akademis. Dunia politik kita adalah dunia yang berjalan dengan logika arus berita, modal serta kepentingan langgam pribadi-pribadi. Politik kita tidak memiliki pendasaran atau mencerminkan perkembangan intelektual kita.

Di titik ini pula, kita mengalami penyakit yang pernah dialami Inggris yakni kita kehilangan kaum intelektual. Televisi menenggelamkan intelektual dengan menghadirkan “para pakar” sebagai bersama dan laksana selebriti seperti artis dan pelawak. Sementara sebagian ‘akademisi’ lain bersandar pada pribadi-pribadi dan politisi dan anggota legislatif sebagai “staf-staf ahli”. Di sini, oleh karena sebelumnya mereka sendiri sudah tertaklukkan, maka kerja mereka tidak pernah dihitung dan diperlakukan sebagaimana mereka disebut “ahli”. Yang terjadi lebih banyak adalah bahwa kegiatan dan pekerjaan mereka merupakan substitusi dan lambang bahwa “dunia politik” dan para politisi kita memang tidak menganggap perlu latar dan kemampuan intelektual untuk memahami persoalan-persoalan dalam pekerjaannya.

Pada akhirnya, kita tiba pada ujung paling klasik dari setiap essai yakni menjawab pertanyaan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan? Di sini kita bisa mencoba beberapa alternatif, pertama kita perlu mendefinisikan kembali apa makna tindakan dan apa makna keterlibatan. Dalam jaring simulacra media, dan kekuatan-kekuatan industrialis politik di dalamnya, bertindak harus pertama-tama dijauhkan dari tujuan-tujuan artifisial. Bertindak harus diartikan sebagai memutus repetisi dan mengembalikan memori. Bertindak adalah menghasilkan sesuatu yang baru bagi kesadaran dan pemahaman umum. Bertindak dalam arti ini harus pula berarti mematahkan “pandangan umum” yang memang kebanyakan sudah diisi oleh repetisi. Oleh karenanya bertindak adalah gerak pembalikan dari mediokrasi.

Oleh karena bertindak mesti memutus rantai repetisi, maka keterlibatan juga mesti menempati sebuah relasi yang khusus. Terlibat adalah bertindak dalam otonomi dengan orientasi pada cakrawala etis yakni universalitas. Dalam demokrasi dan masyarakat yang serba cair dan relatif, tidak ada situasi yang steril. Demokrasi mendorong kita untuk berjumpa dan “berkomunikasi” dengan siapa saja. Tapiuntuk mempertahankan suatu pendirian etis akan yang universal, kita tidak dengan serta merta bisa ‘terlibat’ dengan siapa saja. Di titik inilah kita memilih dengan siapa kita terlibat.

 

Robertus Robet

 

 

Diskusi “Kecenderungan Politik Kontemporer Indonesia: Politik Kartel dan Politik Dinasti”

15 October 2009

Diskusi “Kecenderungan Politik Kontemporer Indonesia:
Politik Kartel dan Politik Dinasti”
Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)
Kamis, 15 Oktober 2009

Di masa Soeharto, peserta Pemilu hanya dibatasi tiga partai politik (parpol). Namun, sejak reformasi, parpol yang dapat mengikuti Pemilu sudah tidak dibatasi secara ketat lagi, sehingga pada Pemilu 1999 saja terdapat 48 parpol yang menjadi kontestan Pemilu. Selanjutnya, pada Pemilu 2004 terdapat 24 parpol, sedangkan di tahun 2009 terdapat 44 parpol sebagai peserta Pemilu. Inilah salah satu praktek demokrasi kita yang menerapkan sistem multi-partai.

Hiruk-pikuk demokrasi sangat dirasakan menjelang Pemilu. Masing-masing partai menampilkan identitasnya yang membedakan diri dengan parpol-parpol lainnya. Ideologi dan ciri khusus parpol sangat ditonjolkan untuk meraih suara. Namun, pasca-Pemilu, ketika pemenang Pemilu sudah diketahui, hiruk-pikuk saling membedakan diri dengan yang lainnya tampak sirna. Parpol-parpol ini – yang pada awalnya menonjolkan perbedaannya – meleburkan diri dengan parpol atau pihak yang menang dalam pemilu, sehingga “saling berbeda” sudah tidak begitu kentara. Ideologi parpol, atau ciri khas lainnya, tampak dikesampingkan demi merapatkan diri (berfusi) dengan parpol pemenang Pemilu – yang dibungkus dengan kata “koalisi”. Basis-basis ideologi, misalnya nasionalisme, sekuler, Islam, tidak dikedepankan lagi. Akhirnya, persaingan antar kekuatan politik cenderung melemah, jika tidak mau dikatakan terhenti setelah Pemilu usai.

Praktek semacam ini dapat kita lihat jelas pasca-Pilpres 2009. Manuver-manuver politik cenderung ditujukan untuk merapat ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemenang Pilpres. Indikasi kuat ke arah itu diperlihatkan dengan terpilihnya Taufik Kiemas sebagai ketua MPR dan terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai ketua Partai Golkar. Begitu pula dengan Parpol-parpol lainnya, antara lain PKB, PKS, PPP, PAN dan parpol-parpol kecil lain, sudah sejak awal merapatkan diri dengan Partai Demokrat yang mengusung SBY. Dengan kata lain, nyaris tidak ada parpol yang akan beroposisi dengan SBY. Tampak sekali bahwa ada keengganan bagi parpol-parpol yang berbeda basis partai dengan Partai Demokrat untuk menarik garis pembeda. Dengan kata lain, parpol-parpol seolah enggan untuk mengambil posisi beroposisi dengan SBY. Menjadi pertanyaan penting kiranya, gejala apa yang sedang terjadi pada politik kita saat ini. Mengapa hal ini terjadi, grand design apa dibalik manuver-manuver politik SBY.

Salah satu jawaban yang menarik dikemukakan oleh Kuskridho Ambardi dalam bukunya yang berjudul Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi (2009). Menurutnya, gejala tersebut merupakan perwujudan apa yang disebutnya sebagai “politik kartel”. Hal ini pada dasarnya sudah berlangsung sejak reformasi dimulai, antara lain ditunjukkan melalui pembentukan “Kabinet Persatuan Nasional” oleh Gus Dur, “Kabinet Gotong Royong” oleh Megawati, dan “Kabinet Indonesia Bersatu“ oleh SBY. Nama kabinet-kabinet tersebut mencerminkan adanya koalisi yang sebenarnya merupakan politik kartel. Sejalan dengan itu, Indonesianis asal Jerman, Marcus Mietzner, mengatakan bahwa gejala politik saat ini menunjukkan bahwa SBY menawarkan konsep politik baru, yaitu: “sudahlah tidak ada persaingan politik di antara kita, kita bersatu untuk melayani kepentingan bangsa” (Kompas, 11 Oktober 2009). Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan terjadinya politik kartel ketika semua kekuatan politik terhimpun di tangan SBY.

Sementara itu, pendapat lain mengatakan apa yang dilakukan SBY saat ini merupakan bagian dari langkah untuk menuju “politik dinasti”. Dalam papernya yang berjudul Indonesia’s 2009 Elections: Populisme, Dynasties and the Consolidation of the Party System, Mietzner menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kontemporer Indonesia. Bahkan, Mietzner meragukan bahwa SBY tidak akan mempertimbangkan pencalonan istrinya pada Pemilu berikutnya (lihat: ibid). Tentu saja, praktek-praktek politik kartel maupun politik dinasti bukanlah gejala yang sehat bagi demokrasi. Antara lain, kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya checks and balances, menjadi lemah. Bahkan, bahaya otoritarianisme dapat saja terjadi ketika semua kekuatan politik dirangkul dan tunduk pada satu pucuk saja, sebagaimana terjadi pada era Demokrasi Terpimpin Soekarno dan era Orde Baru Soeharto. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana masa depan demokrasi Indonesia?

Untuk mengelaborasi lebih jauh gejala-gejala apa yang ditunjukkan oleh politik kontemporer saat ini, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) bermaksud mengadakan diskusi dengan tema “Kecenderungan Politik Kontemporer Indonesia: Politik Kartel dan Politik Dinasti” pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Oktober 2009
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Sekretariat Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)
Jl. Sawo Nomor 11, Menteng, Jakarta Pusat,
Telp./fax. 021-31925734

Pembicara:
1. Kuskridho Ambardi, Penulis buku “Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi” — Diharapkan Pembicara dapat menjelaskan mengenai politik kartel, praktek-prakteknya di Indonesia, menganalisa kecenderungan politik terkini, serta ancamannya bagi masa depan demokrasi Indonesia

2. Hendrik Boli Tobi, Peneliti pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) — Diharapkan Pembicara dapat menjelaskan mengenai politik dinasti, praktek-prakteknya, menganalisa arah kecenderungan politik kontemporer, serta ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia

Moderator:
Christ Sahat Panggabean, Mahasiswa S2 Psikologi Universitas Indonesia

Peserta:
Peserta diskusi terdiri atas: Kalangan LSM, mahasiswa, pers, serta pemerhati demokrasi Indonesia.

Contact person: Fajrimei A. Gofar (Jimmy), tlp. 0813-83-091929