Tag Archives: Slide

Featured Slider

Presentasi dan Diskusi IDI 2013

Presentasi dan Diskusi  Indeks Demokrasi Indonesia 2013

Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) dan Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI) telah menyusun Indeks Demokrasi Indonesia 2013. Peluncuran Indeks Demokrasi Indonesia 2013 pun diselenggarakan pada Kamis, 8 Mei 2014 di Rosewood Rooms Hotel Royal Kuningan. Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2013 ini dipresentasikan oleh Dr. Bagus Takwin (LPPsi Universitas Indonesia), yang kemudian dbahas oleh Prof. Dr. R. Siti Zuhro M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Berikut adalah video Presentasi dan Diskusi Indeks Demokrasi Indonesia 2013 yang dipandu oleh Rocky Gerung (P2D): Continue reading Presentasi dan Diskusi IDI 2013

Siaran Pers: Survei Barometer Sosial

Survei Barometer Sosial
Kementerian Pertanian dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Terburuk Dalam Program Sosial

 

Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI), INFID, Perkumpulan Prakarsa dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) merekam penilaian warga terhadap hasil pembangunan melalui survei Barometer Sosial. Responden berjumlah 2.442 orang dengan metode multi-stage random sampling (sampling error 1.98%, tingkat kepercayaan 95%) di kota dan desa seluruh Indonesia selama September-November 2013. Barometer Sosial merupakan turunan Indeks Keadilan Sosial untuk mengukur hasil pencapaian keadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat-warga.

Dari survei ditemukan kebutuhan masyarakat terhadap program sosial sangat tinggi, khususnya  pelayanan kesehatan (98,4%), bantuan biaya pendidikan (97,8%), penyediaan lowongan kerja (94,5%), dan bantuan usaha (93,5%). Temuan ini mengindikasikan, deprivasi terhadap hal yang masih bersifat kebutuhan dasar (basic needs) sangat tinggi. Kebutuhan yang bersifat lebih tahap lanjut misalnya program pensiun, belum terlalu dianggap penting.

Di sisi lain, warga menilai kebanyakan program sosial yang diselenggarakan pemerintah masih belum memadai. Ketidakpuasan ini tercermin dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang mencapai 63%, Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 73,2%, sebanyak 41% responden menyatakan sulit mengakses Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), hampir 60% responden menilai subsidi pupuk tidak sampai pada warga yang justru membutuhkan, sekitar 30% responden menilai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima tidak sesuai dengan yang semestinya. Hanya program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dinilai secara umum baik, meski masih ada sedikit keluhan.

Kementerian Pertanian dipersepsikan paling tidak memadai melakukan program sosial dibandingkan dengan Kementerian Kesehatan, Pendidikan dan Kementerian Sosial. Meski pada umumnya kementerian-kementerian tersebut dianggap belum memadai, Kementerian Kesehatan dinilai mempunyai program sosial yang paling dirasakan oleh warga. Lalu, Pemerintah Kabupaten/Kota dianggap lebih banyak menyelenggarakan program sosial dibandingkan Pemerintah Provinsi.

Pada umumnya semua partai politik dianggap sangat tidak memadai melakukan program sosial. Dari urutan terbawah partai yang dinilai telah melakukan program sosial adalah Partai Kebangkitan Bangsa (17,7%), Partai Persatuan Pembangunan (19,9%), Partai Hanura (20,7%), Partai Amanat Nasional (21,4%), Partai Gerindra (23,5%), Partai Keadilan Sejahtera (26,5%), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (34,1%), Partai Demokrat (34,2%) dan Partai Golkar (34,7%).  Dari fakta ini, dapat ditarik benang merah kesimpulan bahwa partai politik di Indonesia belum menjadikan program sosial sebagai sesuatu yang penting, meski sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa partai politik belum menganggap keadilan sosial adalah hal yang penting.

Dari berbagai temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial sebagai perwujudan kesempatan dan peluang hidup yang setara masih belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan partai politik. Artinya, masih terjadi gap yang sangat besar antara kebutuhan sangat mendasar masyarakat dengan insititusi pemerintah dan elit pengambil kebijakan.

Demikian kami sampaikan.

 

Tertanda

 

Bagus Takwin – Kepala Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI)
Sugeng Bahagijo – Direktur Eksekutif INFID
Setyo Budiantoro – Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa
Daniel Hutagalung – Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pendidikan Demokrasi (P2D)

Survei: Parpol Berbasis Agama Jarang Gelar Program Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai politik berbasis agama dinilai jarang menyelenggarakan program sosial dibandingkan parpol berideologi nasional. Hal itu merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI), Indonesia NGO Forum for Indonesia Development (INFID), Perkumpulan Prakarsa dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).

“Partai berbasis agama agak rendah kuantitas program sosialnya. Mayoritas partai tidak melakukan program mensejahterakan rakyat,” kata peneliti LPPsi-UI Bagus Takwin saat memaparkan hasil survei di Kantor INFID, Jakarta Selatan, Minggu (24/11/2013).

Bagus mengatakan, dari sembilan parpol yang kini berada di parlemen, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa dinilai responden agak tidak peduli terhadap program sosial.

“Parpol lainnya hanya pada tataran agak peduli,” katanya.

Ia menambahkan, meski bukan ranah utamanya, kebanyakan parpol yang mendapat bangku di DPR tidak menyelenggarakan program sosial. Program yang dimaksud adalah program pangan, pendidikan dan kesehatan.

Ia menjabarkan, hanya 17,7 persen dari 2.442 responden yang menyatakan PKB melakukan program sosial bagi masyarakat. Urutan dua terendah diduduki PPP dengan angka 19,9 persen.

Menduduki peringkat lebih tinggi, yakni PAN. Partai berlambang matahari itu dinilai oleh 21,4 persen responden menyelenggarakan program sosial. Adapun, PKS mendapat 26,5 persen suara.

Partai nasional yang juga mendapat nilai rendah adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai besutan Wiranto itu hanya dinilai oleh 20,7 persen responden pernah melakukan program sosial.

Adapun Partai Golkar dianggap sebagai parpol yang paling banyak melakukan program sosial. Sebanyak 34,7 persen responden menilai hal itu. Survei tersebut dilakukan pada September hingga November 2013 dengan tingkat kesalahan penelitian sebesar 1,98 persen.

Sumber:Kompas.com